Berdasarkan hasil survei dan sejumlah indikator pembangunan bangsa, hasilnya menguatkan asumsi bahwa agama belum berkontribusi maksimal mendongkrak indeks kualitas kehidupan publik. Butuh peta jalan keterlibatan agama. Opini AdadiKompas
Apa yang bisa dibaca dari data di atas? Pertama, ternyata tidak ada korelasi antara tingkat kemajuan sebuah negara dan kuat-lemahnya peran agama di negara dimaksud. Kecuali AS yang berada di papan tengah, hampir semua negara sekuler mendominasi daftar negara maju. Dengan data ini, negara-negara sekuler menjadi lebih percaya diri terhadap keputusan mereka untuk menyingkirkan agama dari ruang publik.
Bagaimana dengan pembangunan di sektor lain seperti indeks pembangunan manusia? Berdasarkan data yang dirilis UNDP, lagi-lagi, negara-negara religius menempati urutan tengah-bawah dari total 191 negara; Indonesia di urutan ke-114, Filipina 116, Kenya 152, Nigeria 189, dan seterusnya. Di sisi lain, lagi-lagi, sejumlah negara sekuler menempati peringkat atas: Swiss , Norwegia , Eslandia , Australia , Denmark , Swedia , Jerman , Belanda , dan seterusnya.
Menurut data Indikator Politik Indonesia, sebanyak 59,1 persen pemilih kita menegaskan bahwa agama menjadi faktor penting di Pemilu 2019. Pada Pilkada DKI 2017, penggunaan agama sebagai senjata politik elektoral bahkan lebih ”mematikan” lagi. Gerakan 212 adalah produknya. Gerakan ini berhasil mengagregasi 500.000 orang di kawasan Monas. Residu pilkada ini berlanjut di Pilpres 2019 yang membelah masyarakat atas dasar identitas keagamaan.
Agama dianggap tak punya relevansi, kewenangan, atau otoritas untuk mengurai berbagai persoalan bangsa. Agama hanya boleh ”bermain” di ruang privat warga bangsa, seperti ibadah, kawin-cerai, sengketa waris, dan semacamnya. Di sisi lain, kita perlu mereduksi keterlibatan agama dalam dunia politik praktis. Kita harus menjadi bangsa yang cerdas untuk belajar dari pengalaman ketika agama diseret terlalu jauh ke dalam politik praktis. Masyarakat kita jadi sensitif, mudah terprovokasi oleh hal remeh-temeh, dan terjebak dalam fragmentasi politik identitas dan kebencian. Yang harus terus dikembangkan dari keterlibatan agama di dunia politik adalah politik demokrasi, kebangsaan, kenegaraan, dan kemanusiaan.
Program Keluarga Berencana di masa Orde Baru sebenarnya menjadi salah satu contoh terbaik relevansi agama bagi pembangunan negara-bangsa. Melalui sinergi resiprokal antara lembaga pemerintah dan sejumlah tokoh masyarakat dan agamawan , program KB bisa disosialisasikan dengan baik ke masyarakat.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tradisi Buka Puasa ala Indonesia di AS Rangkul Tiga Agama IbrahimPemimpin agama dari tiga agama Ibrahim, agama-agama yang prinsip dasar kepercayaannya adalah monoteistis, atau bertuhankan satu, menyampaikan pesan yang mencerahkan dalam buka puasa bersama lintas agama (interfaith iftar) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC, Kamis (13/4)...
Les mer »
Pertautan Kearifan Budaya dan AgamaBuku ini merupakan upaya penulis memberi tahu jika agama Islam itu tujuannya menyempurnakan kemanusiaan.
Les mer »
230 Ribu Guru Agama di Jateng akan Dapat Insentif Rp 1,2 Juta |Republika OnlineJumlah guru agama yang menerima insentif pada 2023 mengalami peningkatan .
Les mer »
Idul Fitri Berpotensi Berbeda, Ini Imbauan Wakil Menteri Agama |Republika OnlineWakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi ajak Muslim bertoleransi
Les mer »
Shandy Aulia Diisukan Pindah Agama Usai Gugat Cerai, Penampilan Berhijab Sempat Buat Ayah SpeechlessShandy Aulia sempat dikaitkan isu pindah agama sesudah kabar gugatan cerainya dari David Herbowo terkuak. Disisi lain, Shandy juga sempat disorot soal penampilan berhijab di masa lalu yang membuat sang ayah merasa kagum.
Les mer »
Wali Kota Pekalongan Minta Maaf Tolak Sholat Id, Muhammadiyah: Indikasi Rezimisasi Agama |Republika OnlinePDM Kota Pekalongan akan menggelar Sholat Idul Fitri pada Jumat, 21 April 2023.
Les mer »