Kejakasaan Agung tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset Kejagung menjadi sebuah badan tersendiri.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan sebagai sebuah inisiatif, langkah Kejaksaan Agung dalam merespon isu RUU Perampasan Aset, maka tentu patut diapresiasi.
"Begitupun diharapkan agar institusi penegak hukum bersabar hingga RUU Perampasan Aset itu dibahas dan disahkan oleh pembentuk UU,” kata Nasir, Jumat . Hal ini disampaikan Nasir Djamil terkait Kejagung yang tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset Kejagung menjadi sebuah badan tersendiri. Ini dimaksudkan agar koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemasukan uang negara bisa berjalan baik.Mencermati dinamika politik hukum dan masih lemahnya instrumen merampas kembali kekayaan negara yang dirampok oleh koruptor, Nasir percaya Presiden Jokowi akan menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Sebelumnya, Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana mengatakan menggodok Direktorat Pemulihan Aset Kejagung menjadi sebuah badan tersendiri. “Ini untuk memudahkan berkoordinasi secara internal dan eksternal, memudahkan mengeksekusi sampai proses pemasukan keuangan negara serta koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik dengan melakukan berbagai kemudahan digital," jelasnya.
"Sehingga aset-aset yang dirampas oleh negara yang belum tereksekusi dengan baik dan belum diserahkan sebagai barang milik negara dapat terverifikasi dengan baik penyelesaiannya lebih cepat,” kata Ketut Sumedana.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tak Patuh LHKPN ICW Laporkan 55 Anggota DPR ke MKD, Terbanyak PDIP dan GolkarIndonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Les mer »
Pakar Dukung Usulan Kejagung untuk Memperkuat Direktorat Pemulihan AsetPakar TPPU Pahrur Dalimunthe menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mendorong penguatan Direktorat Pemulihan Aset di dalam draf RUU Perampasan aset tepat
Les mer »
Langkah Kejagung Perkuat Direktorat Pemulihan Aset DiapresiasiPakar tindak pidana pencucian uang (TPPU), Pahrur Dalimunthe, mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mendorong penguatan Direktorat Pemulihan Aset di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Les mer »
Anggota DPRD Kritik Pemkot Bogor Soal Sertifikasi Aset Tanah |Republika OnlineAnggota DPRD menyebut baru 26 persen aset tanah Pemkot Bogor yang tersertifikasi.
Les mer »
Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Masa Gak Rampung-rampung?Jokowi mendorong DPR dan kementerian terkait untuk segera merampungkan RUU Perampasan Aset
Les mer »