Apakah Itu Hilirisasi Nikel yang Menjadi Catatan IMF untuk Indonesia? TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - International Monetery Fund atau IMF melalui dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia” memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia. IMF menilai kebijakan tersebut harus diinformasikan lebih dalam terkait analisis biaya dan manfaat lanjut. Selain itu, hilirisasi nikel juga harus dirancang untuk meminimalkan limpahan lintas batas.
Hilirisasi di sektor mineral dan batubara telah tertuang secara resmi dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban hilirisasi dalam industri pertambangan bertujuan untuk memberikan nilai tambah hasil tambang yang menjadi cita-cita Indonesia di sektor minerba. Terdapat beragam proses untuk mendapatkan nilai tambah pada hasil tambang, termasuk nikel.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
RI Ternyata Punya 'Saham' di IMF, Nilainya Jumbo!IMF sedang disorot usai menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah.
Les mer »
Bukan Jokowi, Ini Presiden yang Bikin RI Bebas dari Utang IMFIndonesia telah berhasil melunasi seluruh utangnya kepada IMF pada era Presiden SBY atau tepatnya Oktober 2006.
Les mer »
Bahlil: IMF Lintah Darat!Bahlil menyebut IMF bak lintah darat saat memberikan utang ke Indonesia.
Les mer »
Kronologi RI Jadi 'Mangsa' Jeratan Utang IMF di Zaman KegelapanIndonesia tercatat pernah memiliki utang yang cukup besar kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Begini kronologinya.
Les mer »
IMF Minta Indonesia Hentikan Hilirisasi, Ini Respons Sri MulyaniMenkeu Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait imbauan Dana Moneter Internasional atau IMF tentang kebijakan hilirisasi Indonesia. - Halaman 1
Les mer »
Bahlil Tolak Usul IMF soal Hapus Hilirisasi, DPR: Indonesia Tak Boleh DiintervensiAnggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung sikap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menolak permintaan IMF untuk hapus kebijakan pembatasan ekspor.
Les mer »