'Kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman Bawaslu, Kemendagri, begitu juga Polri, jadi jika nanti ada pelanggaran, sanksi paling ringan administratif, sampai pidana.'
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas/Foto: Aulia Damayanti/detikcomMenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengingatkan Aparatur Sipil Negara agar bersikap netral pada pemilihan umum . Indonesia memasuki tahun politik dan pemilihan umum diselenggarakan tahun 2024.
"Saya kira jelas ya, ASN harus netral," katanya saat ditemui di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, Rabu . Ia menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum , Kementerian Dalam Negeri , dan Polri terkait hal ini. Anas mengingatkan ASN yang melanggar bisa disanksi administratif hingga pidana."Kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman Bawaslu, Kemendagri, begitu juga Polri, jadi jika nanti ada pelanggaran, sanksi paling ringan administratif, sampai pidana," bebernya.
Salah satu bentuk pelanggaran kode etik misalnya mencakup pemasangan spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait dengan bakal calon peserta pemilu dan pemilihan. Adapun tujuan keputusan ini adalah mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional dan terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tuntaskan Gaji Ke-13, ASN Keerom Harus Giat BekerjaTuntaskan Gaji Ke-13, ASN Keerom Harus Giat Bekerja
Les mer »
Kabaintelkam Polri akan Filter Kehadiran Polisi di Kegiatan Parpol Jelang Pemilu 2024Wahyu menyebut Baintelkam Polri bakal menggandeng penyelenggara Pemilu dan partai politik untuk menggelorakan Pemilu 2024 damai.
Les mer »
Tarik-menarik Jelang Pemilu 2024, Pers Diharapkan IndependenKetua Dewan Pers Ninik Rahayu, saat Kick Off Program Workshop Pemilu 2024, menyatakan, semakin banyak jumlah media daring jadi tantangan penyelenggara pemilu dan Dewan Pers beri pemahaman aturan pemilu dan kode etik. Polhuk AdadiKompas Kompas58
Les mer »
Akademisi Unand: Bawaslu Harus Berani Tindak Praktik Politik UangAkademisi sekaligus pengamat politik dari Universitas Andalas Sumatera Barat Aidinil Zetra mengatakan Badan Pengawas Pemilu harus lebih berani dan tegas dalam menindak praktik politik uang selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Les mer »