Aturan caleg wajib lapor harta kekayaan 'lenyap' - 'Wajib lapor saja kecolongan apalagi nggak wajib' - BBC News Indonesia

Norge Nyheter Nyheter

Aturan caleg wajib lapor harta kekayaan 'lenyap' - 'Wajib lapor saja kecolongan apalagi nggak wajib' - BBC News Indonesia
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 BBCIndonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 50%

Pemilu 2024, tidak ada aturan caleg wajib lapor harta kekayaan. KPK surati KPU, dan sejumlah warga mengaku kecewa karena tak bisa lagi memeriksa laporan harta kekayaan caleg.

Dalam hal ini, publik bisa memanfaatkan laporan harta kekayaan caleg dengan praktik kampanye di lapangan.

"Jadi, itu yang penting buat publik, karena sekarang publik nggak bisa mendapat informasi yang utuh," tambah Nisa.Sejumlah pengunjuk rasa dari Masyarakat Peduli Keterwakilan?Perempuani membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu , Jakarta, Senin . Idham mengatakan, substansi dari aturan wajib laporan harta kekayaan yang berlaku pada pemilu 2019, tetap akan dimuat KPU dalam aturan teknis tentang penetapan calon terpilih."Dalam waktu dekat KPU baru akan menyelesaikan rancangan peraturan teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara. Pasca peraturan teknis tersebut, KPU akan menyelesaikan rancangan peraturan teknis tentang rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

BBCIndonesia /  🏆 42. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Pilpres 2024 dan sikap politik Hary Tanoesoedibjo: Ke mana suara warga peranakan Tionghoa dalam Pilpres 2024? - BBC News IndonesiaPilpres 2024 dan sikap politik Hary Tanoesoedibjo: Ke mana suara warga peranakan Tionghoa dalam Pilpres 2024? - BBC News IndonesiaPernyataan Hary Tanoesoedibjo yang mengatakan bahwa Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) akan mendukung calon presiden yang dipilih Presiden Jokowi menuai kritikan dari pengamat dan figur etnis Tionghoa. Mereka merasa bahwa pernyataan Hary tidak mampu mewakili masyarakat Tionghoa yang beragam preferensi politiknya.
Les mer »

Menteri Nyaleg Wajib Taat Aturan Cuti Kampanye - Jawa PosMenteri Nyaleg Wajib Taat Aturan Cuti Kampanye - Jawa PosMajunya sejumlah menteri dalam pemilihan umum legislatif tanpa mengundurkan diri memantik kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan.
Les mer »

Pemilu 2024: 260 Perempuan Daftar Bakal Caleg di JeparaPemilu 2024: 260 Perempuan Daftar Bakal Caleg di JeparaSebanyak 260 perempuan mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng).
Les mer »

Geser Dapil, Caleg Karanganyar Endang Muryani Siap Menangkan PDIP di 2024Geser Dapil, Caleg Karanganyar Endang Muryani Siap Menangkan PDIP di 2024PDIP Karanganyar menggeser sejumlah bacaleg petahana ke dapil baru demi memenangi Pemilu 2024. Di antara bacaleg petahana yang digeser adalah Endang Muryani dari Dapil 3 menjadi Dapil 4.
Les mer »

Bolehkah Warga Pasang Polisi Tidur? Begini AturannyaBolehkah Warga Pasang Polisi Tidur? Begini AturannyaBerikut pengertian dan aturan-aturan tentang polisi tidur.
Les mer »

Konsep Liga 1 2023-2024 Berubah, Klub Peserta Tak Masalah - Jawa PosKonsep Liga 1 2023-2024 Berubah, Klub Peserta Tak Masalah - Jawa PosKonsep penyelenggaraan Liga 1 musim 2023–2024 dipastikan berubah. Perubahan itu tertuang dalam surat bernomor 209/LIB-COR/V/2023.
Les mer »



Render Time: 2025-03-13 12:19:53