Regulasi pengelolaan sedimentasi laut yang membuka ekspor pasir laut terus dimatangkan. Polemik publik terkait aturan itu masih terus berlanjut. Ekonomi AdadiKompas
Kapal penyedot pasir timah beroperasi di lepas Pantai Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Rabu . Lumpur sisa tambang tersebut dikeluhkan nelayan karena membuat pantai cepat dangkal dan mengandaskan perahu yang hendak berlabuh.. Perumusan aturan turunan itu kini dalam tahap akhir konsultasi publik. Penolakan publik terkait aturan tersebut terus berlanjut.
”Harmonisasi kebijakan diharapkan bulan Agustus 2023,” ujar Huda, Selasa , saat dihubungi melalui pesan singkat.Rancangan peraturan menteri tersebut antara lain mencakup penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, realisasi volume pengangkutan dan penempatan di tujuan pengangkutan, ketentuan terkait permintaan hasil sedimentasi di laut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, serta tata cara pelaksanaandan evaluasi.
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Parid Ridwanuddin, saat dihubungi terpisah, mengemukakan, PP No 26/ 2023 sangat bermasalah karena akan memperparah kerusakan ekosistem laut, serta disusun dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang akan terdampak. Ia mempertanyakan tahap konsultasi publik yang baru digelar sewaktu penyusunan peraturan menteri turunan PP No 26/2023.
Berdasarkan kajian PKSPL IPB tahun 2003 terkait pasir laut, saat ekspor pasir laut masih diberlakukan sampai tahun 2002, pemasukan negara dari aktivitas pemanfaatan pasir laut dibandingkan dengan biaya pemulihan ekosistem dan lingkungan berbanding 1 : 5.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Investor Silicon Valley: Regulasi Startup RI Terbaik di DuniaInvestor Silicon Valley puji regulasi startup di Indonesia. Simak selengkapnya!
Les mer »
Selain Regulasi, Ini Kunci Ketahanan Sektor Keuangan RIPeran regulasi dianggap sangat besar dan menjadi kunci dalam mendorong perkembangan industri, khususnya industri keuangan.
Les mer »
Regulasi Rokok Perlu Diperketat seperti Minuman BeralkoholMinuman beralkohol dan rokok merupakan produk dengan zat adiktif yang berdampak bahaya bagi kesehatan masyarakat. Namun, aturan pengendalian rokok lebih lemah dibandingkan minuman beralkohol. Kesehatan AdadiKompas
Les mer »
Penertiban APK Partai Politik Sempat Jadi Polemik, Ini Penjelasan Wali Kota DepokAda pun penertiban APK parpol oleh Pemkot Depok, terutama dilakukan di jalan nasional yang berada di wilayah Kota Depok. Yakni Margonda, Juanda, dan Nusantara.
Les mer »
Ridwan Kamil Diapresasi MUI Jabar Terkait Upaya Menuntaskan Polemik Al ZaytunMenjelang berakhir masa jabatannya, Ridwan Kamil dapat apresiasi MUI Jabar terkait upaya menuntaskan polemik Al Zaytun.
Les mer »
Ridwan Kamil Diapresasi MUI Jabar Terkait Upaya Menuntaskan Polemik Al ZaytunMenjelang berakhir masa jabatannya, Ridwan Kamil dapat apresiasi MUI Jabar terkait upaya menuntaskan polemik Al Zaytun.
Les mer »