Bawaslu dinilai lemah mengawasi kinerja KPU terkait pencalonan anggota parlemen yang telah didaftarkan ke KPU oleh Parpol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum dinilai lemah dalam mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum . Itu, misalnya, terkait dengan keterbatasan untuk mengakses Sistem Informasi Pencalonan terkait pencalonan anggota parlemen yang telah didaftarkan ke KPU oleh partai politik peserta Pemilu 2024.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil menyebut Bawaslu seperti ragu-ragu menjalankan kewenangan dalam pengawasan. Menurutnya, fungsi pengawasan Bawaslu harusnya dapat dijalankan jika langkah dan kebijakan KPU tidak sesuai dengan ketentuan hukum. "Kalau memang merasa punya problem, kan, seharusnya mereka tinggal panggil KPU. Jadikan tindakan KPU sebagai tindakan pelanggaran pemilu," kata Fadli saat dikonfirmasi, Selasa .Fadli mengingatkan putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, wajib dijalankan KPU. Jika tidak demikian, Bawaslu dapat melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai pelanggaran etik yang ujungnya berupa sanksi peringatan, pemberhentian tetap, maupun lainnya.
Ia berpendapat, masalah penyelenggaraan Pemilu 2024 disumbangkan pada penyelenggara pemilu yang lupa akan esensi institusi masing-masing, termasuk Bawaslu.Terpisah, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkap pihaknya hanya dapat mengakses Silon selama 15 menit.
"Akses itu yang hanya bisa kita lihat, foto tidak boleh. Jadi bagaimana kita membawa itu? Ini, kan, termasuk dalam pidana," aku Bagja.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Foto : KPU hingga Bawaslu Gandengan Deklarasi Pemilu Ramah HAM | merdeka.comDeklarasi yang diikuti bersama Komnas HAM, KPU, Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat Sipil tersebut merupakan titik awal dimulainya kampanye Pemilu ramah HAM sebagai komitmen terwujudya Pemilu yang inklusif untuk setiap warga negara khususnya bagi kelompok rentan.,Pemilu 2024,Bawaslu,Viral Hari Ini,politik,KPU,Komisi Pemilihan Umum,Komnas HAM,Partai Persatuan Pembangunan,PPP,Jakarta
Les mer »
KPU Tindak Lanjuti Temuan Bawaslu, Perbaiki Data sebelum Penetapan DPTJeda waktu sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), dinilai masih mencukupi untuk melakukannya.
Les mer »
Bawaslu Mengaku Kesulitan Cek Keaslian Ijazah Caleg karena KPU tak Berikan Akses |Republika OnlineMenurut Bawaslu, tindakan KPU membatasi akses sudah berlangsung satu bulan.
Les mer »
Kesulitan Cek Berkas Persyaratan Caleg, Bawaslu: KPU Tolonglah |Republika OnlineBawaslu memohon kepada KPU agar memberikan akses untuk mengecek dokumen bakal caleg.
Les mer »
Bawaslu Kembali Minta KPU Buka Data Pemilih, Cemas Ada Pemilih GaibBawaslu RI mengeklaim pihaknya masih belum mendapatkan data detail dari KPU hingga proses rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara.
Les mer »