Belum Ada ASN Pemprov Ajukan Pengunduran Diri Untuk Nyaleg
Pihaknya mengimbau ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua bahwa kita punya hak untuk memilih dan juga dipilih. Sehingga itu, seorang aparatur dia memutuskan untuk terjun ke politik berarti harus mengundurkan diri secara resmi sebagai status kepegawaiannya ASN.
Siapa pun punya hak untuk terjun ke dunia politik, namun untuk ASN sendiri. Harus mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana sudah ada peraturan UU yang mengatur. “Silahkan jika mau masuk ke dunia politik, namun ajukan pengunduran diri atau pensiun dini sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah diatur,” pungkasnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Lapor Jokowi, Menpan RB Klaim Belum Ada ASN Tolak Pindah ke IKNMenpan RB Lapor ke Jokowi, Belum Ada ASN Tolak Pindah ke IKN. Beneran? 🤔
Les mer »
Realisasi Pembayaran Gaji ke-13 ASN, Kemenkeu: ASN Pusat Rp 9,5 T....Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan. Bagaimana realisasinya?
Les mer »
Gaji Ke-13 Belum Cair, ASN Kota Bekasi Gigit JariPemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diketahui belum membayarkan gaji ke-13 para Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini membuat para ASN harus menelan kekecewaan.
Les mer »
5 Berita Terpopuler: 16.990 ASN Siap-Siap Pindah ke IKN, Ada yang Panik, Mujahid 212 Bereaksi5 berita terpopuler sepanjang Minggu (11/6) tentang 16.990 ASN bakal segera pindak ke IKN, warga berhamburan dan panik karena gempa M 3,5 di Cianjur
Les mer »
Jumlah Pegawai Non ASN Membengkak, Jokowi Minta Tak Ada PHK MassalMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait membengkaknya jumlah pegawai non ASN. Menurut dia, jumlah pegawai non ASN mencapai 2,4 juta.
Les mer »
Belum Jelas Terbuka atau Tertutup, Pemkab Belum Tentukan Anggaran PemiluPemkab Magetan sedang dilanda kebingungan. Itu terkait biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Les mer »