Komisi III tagih janji Mahfud MD soal data 300 surat PPATK.
Jakarta, CNBC Indonesia -
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menagih berkas-berkas terkait dengan 300 surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD. Seperti diketahui, surat ini memuat data transaksi janggal Rp 349 triliun. Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menuturkan bahwa Mahfud menegaskan tidak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kemenkopolhukam soal tindak pidana pencucian uang Rp 349 triliun.
Dalam hal ini, Sahroni mengeluhkan bahwa Mahfud, yang merupakan Ketua Komite TPPU, belum menjabarkan secara keseluruhan terkait dengan data tersebut.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Penyebar Video 'Harta Mahfud Md Disita KPK' Minta Maaf, Ini Respons MahfudMahfud Md mengaku telah memaafkan Muhammad Anwar, pelaku penyebar video hoax 'harta Mahfud Md disita KPK'. Ia tidak ingin memperpanjang masalah tersebut.
Les mer »
Prediksi Ganjar-Mahfud Rumit, Didik Rachbini Usul Duet Anies-MahfudGuru Besar Ekonomi Politik Didik Rachbini menilai duet Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 sulit terwujud dan sulit ditebak. Dia lantas mengusulkan duet Anies-Mahfud.
Les mer »
Mahfud Sebut 300 Laporan Transaksi Janggal di Kemenkeu Belum Semua DiselesaikanMenkopolhukam Mahfud Md mengungkap 300 LHA dan LHP terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan baru sebagian yang ditindaklanjuti.
Les mer »
Draf RUU Perampasan Aset Belum Jelas, Keluhan Mahfud MD Dianggap GimikKeluhan Menko Polhukam Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset dianggap gimik karena draf rancangan beleid itu belum sampai ke DPR.
Les mer »
Mahfud Terima Kasih ke PT DKI: Pemilu Sesuai Jadwal!Mahfud Md berterima kasih ke Pengadilan Tinggi DKI yang menolak putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu. Mahfud memastikan pemilu berjalan sesuai jadwal.
Les mer »
Mahfud: 300 Laporan Transaksi Janggal Kemenkeu Belum TuntasMahfud Md kembali mengingatkan 300 laporan terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan belum semuanya tuntas.
Les mer »