Perusahaan tambang yang telah berhasil membangun fasilitas pemurnian atau smelter mineral logam paling sedikit 50% akan dikenakan tarif atau bea keluar berdasarkan kemajuan fisik pembangunan smelter. Sumber:
DEPUTI Bidang Hilirisasi Strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Heldy Satrya Putera menjelaskan aturan penerapan bea keluar ekspor hasil pengolahan mineral logam sebagai upaya untuk menggenjot program hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah.Perusahaan tambang yang telah berhasil membangun fasilitas pemurnian atau smelter mineral logam paling sedikit 50% akan dikenakan tarif atau bea keluar berdasarkan kemajuan fisik pembangunan smelter.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi dari Segara Reseach Institute Piter Abdullah menyampaikan penetapan bea keluar ekspor mineral logam sebagai jalan alternatif pemerintah menekan bahan baku mineral terus dijual ke luar negeri oleh perusahaan tambang selama proses relaksasi izin ekspor mineral mentah hingga Mei 2024.
"Kalau tidak ada penetapan bea keluar, terlalu enak dong mereka. Sudah diperbolehkan ekspor bahan baku mineral, masa tidak ada bea keluar. Kan tidak adil juga buat perusahaan lain," ucapnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Bahlil Ulang Tahun Malah Doakan Sandiaga Jadi WapresMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengucapkan doa agar Sandiaga menjadi wapres di Pilpres 2024.
Les mer »
Kemenko PMK Sebut Indonesia Butuh Rp 1,4 T untuk Percepatan Transformasi Ekonomi BiruSekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara menyebut Indonesia memerlukan setidaknya Rp 1,4 triliun untuk mempercepat transformasi ekonomi biru
Les mer »
Menko PMK Ungkap Pemicu 6 Orang Meninggal di Papua Disebut Karena KelaparanMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy buka-bukaan soal penyebab bencana kelaparan di Papua Tengah.
Les mer »
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Kurikulum Ponpes Al Zaytun Sedang Dicek UlangMenko PMK, Muhadjir Effendy meminta kepada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, untuk mengecek terhadap kurikulum di Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun.
Les mer »
Menko PMK: Kampus harus dilibatkan dalam pembangunan wilayah 3TMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan keterlibatan perguruan tinggi sangat penting dalam ...
Les mer »
Mobil Dinas DPRD Sulsel Digunakan Untuk Pacaran, Begini Aturan Permenpan RB nomor 87 tahun 2005Mobil dinas Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Ni'matullah Erbe digunakan putranya ugal-ugalan di jalan raya.
Les mer »