Demokrat menolak usul KPK memeriksa semua bakal capres dan cawapres menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Anggota Bappilu Partai Demokrat, Anis Fauzan mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus sesuai dengan aturan undang-undang. Menurut dia, aparat tak bisa melakukan pemberantasan berdasarkan selera personal.
"Pemberantasan korupsi harus berpatokan dengan apa yang diamanatkan undang-undang, tidak boleh berdasarkan selera orang per orang," kata Anis saat dihubungi, Senin .Dia menuturkan bahwa ada asas legalitas dalam hukum sehingga orang tidak boleh dipidana jika tidak pernah melakukan kesalahan. Menurut dia, pemeriksaan hanya bisa dilakukan terhadap orang yang diduga melakukan melakukan pelanggaran tindak pidana.
Sahroni sebelumnya mengusulkan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi. Sahroni menyebut, jika semua bacapres dan bacawapres sudah diperiksa, nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.
"Sebagai pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu .