Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya TempoBisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela atau tax amnesty. Sebelumnya, berdasarkan PMK-196/PMK.03/2021 wajib menyampaikan laporan tahun pertama paling lambat 31 Maret 2023 untuk orang pribadi dan 30 April 2023 untuk badan usaha.

Menurut Dwi, kesempatan itu diberikan karena tingginya antusiasme wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan menjelang batas akhir penyampaian SPT Tahunan. “Untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela menyelesaikan terlebih dahulu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilannya,” kata dia.Lebih lanjut, Dwi juga menginformasikan bahwa untuk penyampaian laporan tahun berikutnya sampai dengan holding period-nya berakhir, yakni 5 tahun.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Soimah Sebut Ada Oknum Petugas Pajak Bawa Debt Collector, DJP: Tidak Ada Debt CollectorViral pernyataan Soimah soal didatangi debt collector bersama oknum petugas pajak, Ditjen Pajak beri tanggapan
Les mer »

Finnet Dukung Ditjen Imigrasi dalam Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan PajakAnak usaha Telkom, Finnet hadirkan layanan pembayaran digital yang memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat
Les mer »

Usai Lapor SPT, Beredar Link Penipuan Berkedok Ditjen PajakLink penipuan berkedok Ditjen Pajak ramai beredar usai lapor SPT. Simak biar tak kena!
Les mer »

DPR: Sri Mulyani Pernah 'Tolak Halus' Pemisahan Ditjen PajakTerungkap! DPR beberkan alasan 'perceraian' Ditjen Pajak dan Kemenkeu gagal.
Les mer »

Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen Imigrasi |Republika OnlineFinnet hadirkan layanan pembayaran digital beri kemudahan bagi masyarakat.
Les mer »

Ingin Bersihkan Oknum Nakal, Banggar DPR Usul Pisahkan Ditjen Pajak dari KemenkeuAnggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Asan memunculkan kembali wacana pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan.
Les mer »