Rancangan Undang-undang (RUU) pembatasan uang kartal tak kunjung diproses DPR.
Foto: KOMISI III DPR RI RDPU Dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan & Pemberantasan TPPU. - Rapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengungkap banyak hal, selain persoalan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.
Menurut Bambang, ini karena para anggota DPR, termasuk di Komisi III mengambil sikap sesuai perintah dari masing-masing pimpinan partai politiknya. Tanpa adanya persetujuan dari para petinggi partai, legalitas RUU untuk disahkan katanya sulit tercapai. "Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua, Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet. E-walletnya cuman Rp 20 juta lagi. Enggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Loh saya terang-terangan ini," ujarnya.Lalu apa isi RUU Pembatasan Uang Kartal?
Padahal praktik suap-menyuap seringkali terjadi dalam bentuk serah-terima uang tunai. KPK sendiri mencatat, setidaknya ada 791 perkara suap-menyuap yang ditanganinya, sejak 2004 hingga 2021. Pola transaksi secara tunai juga kerap terjadi dalam tindak pidana pencucian uang. Keduanya sama-sama bertujuan mengaburkan dan menghapus jejak transaksi dan aliran dana kotor tersebut.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Mahfud Md dan Sri Mulyani Sajikan Data Berbeda, Anggota DPR Lebih Percaya MahfudAnggota Komisi Hukum DPR Mulfachri Harahap mengusulkan agar DPR membentuk pansus untuk mengusut perbedaan data Mahfud Md dan Sri Mulyani tersebut.
Les mer »
Korupsi Sulit Diberantas, Mahfud Minta Dukungan DPR agar 2 RUU Ini DisahkanMahfud Md minta dukungan Komisi III DPR agar membantu pengesahan dua undang-undang untuk memaksimalkan sanksi bagi pelaku TPPU.
Les mer »
Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud mengeklaim, pemerintah akan lebih mudah memberantas korupsi bila RUU tersebut telah menjadi undang-undang.
Les mer »
Mahfud MD Minta ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud MD menyampaikan, pemerintah sebetulnya sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020
Les mer »
Mahfud Minta Komisi III DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset |Republika OnlineMenko Polhukam Mahfud MD minta Komisi III DPR untuk prioritaskan RUU Perampasan Aset.
Les mer »
Mahfud Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Usulkan Buat Perppu SajaJika situasinya mendesak, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset. Komisi III DPR langsung...
Les mer »