Komisi III DPR akan memantau putusan uji materi sistem pemilu dan menjadikannya bahan pertimbangan revisi UU MK. Adapun hakim MK menegaskan tak terpengaruh keriuhan wacana publik. Polhuk AdadiKompas
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat memberikan tekanan kepadamelalui pembahasan revisi keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tengah berjalan di Komisi III. Waktu pembahasan diperpanjang setidaknya satu masa sidang sambil menunggu Mahkamah membacakan putusan uji materi terhadap sistem pemilu proporsional terbuka. Putusan Mahkamah akan menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang MK.
” mengajukan perpanjangan sampai masa persidangan I yang akan datang,” ujar Lodewijk saat membacakan keputusan rapat paripurna. Ia tak menampik, selain ada substansi yang perlu dituntaskan, kelanjutan pembahasan RUU MK juga menunggu putusan MK tentang sistem pemilu. Putusan tersebut bakal menjadi penentu keberlanjutan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024 atau berubah ke sistem pemilu proporsional tertutup.
Habiburokhman membenarkan, dirinya merupakan salah satu yang akan hadir. ”Saya dan kawan-kawan akan hadir ke Gedung MK pada sidang pembacaan putusan tersebut. Kami, kan, posisinya sebagai kuasa DPR di MK, bukan dari delapan atau sembilan fraksi, melainkan perwakilan DPR,” ujarnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Komisi III DPR: Satgas TPPO Tak Boleh Gentar Berantas Mafia Perdagangan OrangAnggota Komisi III DPR, Johan Budi mendorong Satgas TPPO yang dibentuk Polri tidak gentar membongkar jaringan mafia perdagangan orang. - Halaman 1
Les mer »
Ketua Komisi VIII DPR Apresiasi Putusan MA Tolak Gugatan PSI Soal Pendirian Rumah Ibadah |Republika OnlineKeberadaan FKUB dalam pendirian rumah ibadah dinilai penting.
Les mer »
Rapat Kerja Menkeu Sri Mulyani Bersama Komisi XI DPR |Republika OnlineRaker membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Les mer »
MKD DPR Undang Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto: Klarifikasi Dugaan Kasus Pelecehan Seksual VerbalKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto diundang untuk klarifikasi dugaan pelecehan seksual verbal oleh Mahkamah Kehormatan Dewan esok Rabu (14/6/2023).
Les mer »
MKD akan periksa Ketua Komisi VII DPR soal pelecehan seksual verbalMKD akan memeriksa Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto terkait dugaan pelanggaran kode etik berupa tindakan seksual secara verbal yang dilaporkan mantan anggota DPR RI berinisial AAFS.
Les mer »