Desakan agar pemerintah segera menyerahkan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU Perampasan Aset ke DPR semakin kuat. Pemerintah diminta menunjukkan keseriusannya. Polhuk AdadiKompas
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengikuti rapat dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu .
Alternatif lain, kata Arsul, pemerintah juga bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika menilainya mendesak sehingga harus cepat ada aturan terkait. “Sekarang ini, kan, yang dikesankan adalah DPR tidak mau membahasnya. Padahal, naskah akademik dan draf RUU-nya saja belum dikirim ke DPR,” ujarnya.
Johan Budi juga yakin mayoritas fraksi di DPR akan mendukung terwujudnya RUU itu karena setidaknya tujuh partai di DPR merupakan partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Lagi pula, telah terbukti sejumlah UU akhirnya berhasil dibentuk, seperti UU Ibu Kota Negara dan UU Cipta Kerja.Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin .
Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini saat dihubungi meminta waktu untuk mengeceknya terlebih dahulu. “Mohon beri waktu cek ya,” katanya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Mahfud MD Minta ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud MD menyampaikan, pemerintah sebetulnya sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020
Les mer »
Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud mengeklaim, pemerintah akan lebih mudah memberantas korupsi bila RUU tersebut telah menjadi undang-undang.
Les mer »
Mahfud Minta Komisi III DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset |Republika OnlineMenko Polhukam Mahfud MD minta Komisi III DPR untuk prioritaskan RUU Perampasan Aset.
Les mer »
Mahfud Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Usulkan Buat Perppu SajaJika situasinya mendesak, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset. Komisi III DPR langsung...
Les mer »
Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tergantung Para Ketua Umum ParpolPacul menyebut meski anggota Dewan kerap sangar di meja rapat, namun apabila ketua umum partainya memerintahkan untuk berhenti, maka otomatis anggota Dewan akan berhenti.
Les mer »
Soal RUU Perampasan Aset, Mahfud MD Disarankan Lobi Ketum ParpolDPR menyarankan kepada Menkopolhukam Mahfud MD melobi ketua umum partai untuk meloloskan RUU Perampasan Aset.
Les mer »