DPR mempertanyakan hasil pertumbuhan ekonomi dengan fakta lonjakan utang Indonesia yang sangat tinggi di era kepemimpinan Jokowi.
Jakarta, CNBC Indonesia -
Dalam rapat tersebut, Suharso menyampaikan selama 12 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sebesar 4,71%, bahkan dalam 7 tahun terakhir pertumbuhannya hanya mencapai 4,01%. Capaian itu tentu tidak cukup untuk keluar dalam middle income trap. Syarat lolos dari jebakan itu adalah pertumbuhan ekonomi RI harus mencapai 6%.
Seperti diketahui, utang pemerintah pusat hingga November 2022 tercatat Rp 7.554,25 triliun. Artinya, utang pemerintah bertambah Rp 4.945,52 triliun dalam sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo .Penambahan utang selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi jauh lebih besar dibandingkan sembilan tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Pada periode 2004-2012, utang pemerintah bertambah dari Rp 1.299,5 triliun menjadi Rp 1.977,71 triliun.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
DPR Lantik Dua Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RIDPR RI melantik pejabat Deputi Persidangan dan Inspektur Utama Sekjen DPR RI.
Les mer »
Soal RUU Perampasan Aset, Jangan Ada Dusta antara DPR dan PemerintahAnggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan, DPR tak menghalang-halangi pembahasan RUU perampasan aset.
Les mer »
RUU Dambaan Jokowi Ini Dijamin Bikin DPR & Koruptor NangisMahfud MD mendesak DPR untuk segera meloloskan dua RUU penting ini.
Les mer »
Gaji Pegawai IKN Nunggak, Anggota DPR Pertanyakan Jokowi Lamban Terbitkan PerpresGaji pegawai IKN nunggak berbulan-bulan, Anggota DPR RI pertanyakan lambannya Jokowi membuat Perpres.
Les mer »
Jokowi Minta DPR Segera Rampungkan RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan di DPR.
Les mer »
Jokowi: RUU Perampasan Aset Terus Kita Dorong agar Segera Diselesaikan DPRPembahasan RUU Perampasan Aset saat ini belum dapat berjalan maksimal karena belum ada surpres yang dikirim ke DPR.
Les mer »