Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai proyek kereta cepat seperti tidak memiliki perencanaan yang matang dan berujung membebani APBN
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Anis Byarwati merespons Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
“Tentang hal ini harus dilakukan secermat mungkin bahkan bila perlu ditinjau ulang, jangan sampai merugikan keuangan negara di kemudian hari, apalagi tahun 2015 lalu Pemerintah pernah menolak proposal KCJB dari Jepang karena adanya syarat jaminan dari Pemerintah" katanya melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini berargumen bahwa pemerintah tidak konsisten dan terbuka terkait proses Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung .
“Sedikit kita flash back, awalnya Pemerintah berkomitmen pembiayaan KCJB sifatnya business to business . Kemudian Pemerintah mengajukan PMN untuk KAI. Selanjutnya meminta diberikannya subsidi tiket," jelasnya "Saat ini kita dikagetkan, dengan pengajuan skema penjaminan terhadap APBN bila terjadi perubahan biaya .
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Ketua DPR: APBN terakhir Jokowi pada 2024 untuk rakyatKetua DPR RI Puan Maharani berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang merupakan APBN terakhir Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo ...
Les mer »
RI Siap Lawan Dunia, Ekonomi 2024 Ditarget Tumbuh 5,2%Dalam UU APBN 2024, Pemerintah dan DPR menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,2%.
Les mer »
Tok! DPR Setujui RAPBN 2024, Kemiskinan Ekstrem Dipatok 0-1%DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun 2024 menjadi UU.
Les mer »
Paripurna DPR Sahkan UU APBN 2024DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang APBN 2024 menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 pada Kamis (21/9).
Les mer »
Paripurna DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UUDPR RI resmi mengesahkan RUU tentang APBN 2024 menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 pada Kamis (21/9).
Les mer »
DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UURUU APBN 2024 yang disetujui dan disahkan menjadi UU tersebut sebelumnya telah dibahas Badan Anggaran DPR dan pemerintah melalui panita-panitia kerja.
Les mer »