DPR minta pemerintah bersihkan oknum pejabat diduga terlibat TPPO

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah harus berani membersihkan oknum pejabat yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan ...

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat . ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah harus berani membersihkan oknum pejabat yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirim tenaga kerja Indonesia ilegal ke luar negeri."Saya mendapat informasi soal sindikat TPPO, pak Benny sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa ada 1.900 jenazah WNI akibat TPPO selama kurun waktu tiga tahun," kata Nurhadi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

antaranews /  🏆 6. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Anggota Komisi III Bantah Mahfud, Informasi Denny Indrayana Bukan Rahasia Negara |Republika OnlinePutusan MK ini tidak ada kaitan dengan perang, dengan situasi pertahanan dan keamanan
Les mer »

Angela Tanoesoedibjo Paparkan Kebijakan Kemenparekraf Majukan Pariwisata Indonesia di Raker Komisi X DPR RIWamenparekraf Angela Tanoesoedibjo memaparkan kebijakan Kemenparekraf memajukan pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan dalam raker bersama Komisi X DPR RI. Sindonews news .
Les mer »

Raker Komisi X DPR RI, Angela Tanoesoedibjo Sampaikan Rencana Kerja Kemenparekraf 2023Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri raker bersama Komisi X DPR RI di DPR RI, Jakarta, Rabu (31/5/2023). Sindonews news .
Les mer »

Komisi VI DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Izin Ekspor Pasir Laut |Republika OnlineAturan izin ekspor pasir laut lebih banyak risiko negatifnya bagi lingkungan.
Les mer »

Komisi X DPR Dukung Anggaran Perpusnas pada 2024 Ditambah |Republika OnlinePagu indikatif belanja Perpusnas untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 721,19 miliar.
Les mer »