Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mewanti-wanti jangan sampai anggota TNI yang diduga terlibat kasus dugaan suap di Basarnas lolos dari proses hukum.
Dalam kasus korupsi heli AW-101 itu, Puspom TNI mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap lima tersangka dari pihak militer yang diduga terlibat. Sementara di lain sisi, KPK telah memproses hukum tersangka sipil dalam kasus ini yakni bos PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Irfan dalam kasus itu.
Mulsunadi, Marilya, dan Roni diduga merupakan pihak pemberi suap. Sedangkan Henri serta Afri merupakan anggota TNI yang diduga menerima suap. Arsul Sani meminta agar polemik tersebut tidak diperpanjang lagi, mengingat KPK dan TNI telah menggelar pertemuan membahas kasus dimaksud. "Soal meminta maaf dan pengakuan khilafnya menurut Komisi III tidak perlu menjadi polemik yang diperpanjang terkait dengan penetapan tersangka terhadap perwira TNI aktif ini," ungkap Arsul.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Anggota DPR Minta KPK dan TNI Bentuk Tim Koneksitas Usut Dugaan Korupsi di BasarnasArsul mengingatkan jangan sampai perkara dugaan korupsi di lingkungan Basarnas hanya menyasar pada tersangka dari masyarakat sipil.
Les mer »
Polemik OTT Anggota TNI oleh KPK, DPR: Fokus ke Kasus Suap BasarnasAnggota Komisi III DPR, Arsul Sani mendorong KPK maupun TNI untuk fokus bekerja sama mengungkap kasus dugaan suap di Basarnas.
Les mer »
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas TersangkaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Les mer »
Danpuspom TNI: Kami Keberatan KPK Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka, Itu Kewenangan TNIPuspom TNI buka suara menanggapi penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi
Les mer »
Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa Dilarang Berpihak ke Peserta Pemilu(Bawaslu) RI mewanti-wanti kepala desa untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
Les mer »
Ma'ruf Amin Wanti-wanti BNPT: Terorisme Berpotensi Tumbuh Subur Jelang PemiluMa'ruf Amin mengingatkan BNPT untuk tidak lengah terhadap gerakan radikalisme terorisme sebab gerakan itu berpotensi tumbuh lebih subur menjelang Pemilu 2024.
Les mer »