'Kami pemerintah ada titik temu terkait kesepakatan besarnya tentang guiding principle-nya. Sesuai dengan arahan Pak Presiden supaya dicarikan jalan tengah,'
MenPANRB Abdullah Azwar Anas/Foto: dok. KemenPAN-RBMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan keseriusan pemerintah dalam menata SDM di instansi pemerintah, dalam hal iniDalam proses penataan ini, menurut Anas pihaknya dan para stakeholder terkait telah menyepakati sejumlah prinsip yang akan dijadikan dasar penyelesaian persoalan penghapusan status tenaga honorer.-nya.
Berikutnya, pihaknya bersepakat agar tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kondisi ini pun mendatangkan PR besar bagi pemerintah. Pasalnya, tidak dilakukannya pengurangan tenaga kerja berpotensi akan membuat pembengkakan terhadap APBN. Adapun penghapusan honorer per 28 November 2023 dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu. Dengan begitu, langkah penghapusan tetap harus dilakukan sejalan dengan amanat UU.
Di sisi lain, saat ini sejumlah opsi penyelesaian telah dibuat menyangkut nasib para pegawai honorer pasca penghapusan, hanya saja Anas enggan membeberkan detailnya. Pasalnya, opsi tersebut masih terus dikaji secara mendalam bersama DPR, asosiasi gubernur, asosiasi wali kota, dan para bupati dalam mencari solusi terbaik.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Didesak Bersikap TegasDPR mendesak pemerintah untuk bersikap tegas usai China meminta APBN Indonesia sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Les mer »
DPR Desak Pemerintah Tolak Permintaan China soal APBN yang Jadi Jaminan Utang Proyek KCJB: Harus TegasDPR Desak Pemerintah Tolak Permintaan China soal APBN Jadi Jaminan Utang Proyek KCJB . Baca selengkapnya: PikiranRakyat PRMN KCJB China APBN DPR
Les mer »
China Minta Jaminan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Anggota DPR: Pemerintah Harus TegasAnggota Komisi V DPR RI Aji Bakri berharap pemerintah tegas menyikapi permintaan China agar APBN dijadikan jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Les mer »
Selamat! Akhirnya Honorer Dapat Jaminan Kesehatan-Kecelakaan KerjaPegawai honorer kini mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Selain itu juga mendapatkan jaminan kematian.
Les mer »
Utang Belum Dibayar Pemerintah, Peritel Buka Opsi Tak Jual Minyak GorengOpsi penghentian penjualan minyak goreng dinilai akan berdampak pada penurunan permintaan ke industri minyak kelapa sawit. Penghentian penjualan berpotensi diterapkan oleh 80 persen dari 48.000 gerai anggota Aprindo. Ekonomi AdadiKompas
Les mer »