KPK meningkatkan pengawasan terhadap LHKPN bagi penyelenggara negara yang menduduki instansi strategis, yaitu pajak, bea cukai, hingga aparat penegak hukum.
Menurutnya, Aparatur Sipil Negara yang memiliki kekayaan tidak wajar harusnya bisa terpantau oleh atasan, atau rekan kerja. Jumlah harta yang tidak wajar menjadi salah satu indikasi praktik korupsi.
"Seorang pegawai yang secara normatif itu tidak mungkin bisa menghimpun kekayaan sedemikian besar, dan kami meyakini tidak mungkin rekan sejawat, atasan atau pimpinannya tidak tahu," ujarnya. "Jadi salah satu 'red flag' terjadinya suatu kecurangan atau korupsi misalnya bisa dilihat dari gaya hidup. Bagaimana dia pola konsumsinya. Kalau seorang ASN atau penyelenggara negara mampu membeli rumah Rp 20 miliar, tentu jadi pertanyaan besar, dari mana yang bersangkutan mendapatkan penghasilan untuk membeli rumah sebesar itu," lanjutnya.
Sebagai informasi, Andhi diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 28 miliar. Uang hasil gratifikasi salah satunya dibelikan rumah seharga Rp 20 miliar di Pejaten, Jakarta Selatan.Marawata menerangkan, perlu pembuktian dari mana jumlah harta jumbo yang dimiliki penyelenggara negara. Misalnya, apakah yang bersangkutan memiki usaha lain atau tidak.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Article headlineGELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pelototi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu...
Les mer »
Wakapolri Komjen Agus Baru 3 Kali Lapor LHKPN, KPK Surati KapolriWakapolri Komjen Agus Andrianto diketahui baru tiga melaporkan harta kekayaannya atau LHKPN ke KPK sejak menjadi anggota polisi
Les mer »
KPK Tahan Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono!Penyidik KPK (KPK) menahan mantan Kepala KPPBC Makassar Bea Cukai Andhi Pramono.
Les mer »
Brigjen Endar Priantoro Balik Tugas di KPK, Polri: Jangan Dibentur-benturkanKepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta tak dibentur-benturkan lagi dengan KPK terkait kembalinya Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Les mer »