Presiden Jokowi diminta tidak tunduk terhadap permintaan Komisi III DPR buat melobi ketua umum parpol buat menyetujui pembahasan RUU Perampasan Aset.
dinilai tidak perlu tunduk terhadap permintaan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat buat melobi para ketua umum partai politik demi memuluskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.
"Ketidakberdaulatan itu terjadi jika Presiden Jokowi mengambil langkah lobi politik. Justru dia menyatakan dirinya tidak berdaulat, eksekutif tidak berdaulat, pemimpin pemerintahan dan negara yang ditunjuk langsung oleh rakyat menyatakan dirinya tidak berdaulat.
Usul supaya pemerintah melobi ketua umum parpol terkait pembahasan RUU Perampasan Aset disampaikan Ketua Komisi III Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, dalam rapat dengar pendapat dengan Mahfud MD pada 29 Maret 2023 lalu. Politikus PDI Perjuangan itu tak menjelaskan sosok"ibu" yang dia maksud. Hanya saja, dia menegaskan, untuk mengesahkan RUU tersebut, harus ada persetujuan dari para ketua umum partai politik.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Sepekan, Jokowi dorong RUU Perampasan Aset hingga Rafael ditahanSelama sepekan (3-8 April), berbagai peristiwa hukum telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden Joko Widodo mendorong DPR segera menyelesaikan ...
Les mer »
Jokowi Wajib Dorong RUU Perampasan Aset Demi Lindungi MasyarakatPresiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai wajib terus mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset demi melindungi kepentingan masyarakat.
Les mer »
Video: 2 Alasan RUU Perampasan Aset & PTUK Ditakuti Koruptor!2 Alasan RUU Perampasan Aset & PTUK Ditakuti 'Maling Uang Rakyat'
Les mer »
Jika UU Perampasan Aset Disahkan, Apa Saja Aset yang Bisa Dirampas Negara?Dalam RUU Perampasan Aset itu ada 11 jenis aset yang bisa dirampas negara. Salah satunya disebut Febri cukup mengejutkan yaitu di Pasal 2 angka (1) huruf (k). Jenis aset apakah itu?
Les mer »
Draf RUU Perampasan Aset Belum Jelas, Keluhan Mahfud MD Dianggap GimikKeluhan Menko Polhukam Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset dianggap gimik karena draf rancangan beleid itu belum sampai ke DPR.
Les mer »
5 Urgensi Disahkannya RUU Perampasan AsetBelakangan, RUU Perampasan Aset kembali mencuat lantaran banyaknya kasus harta kekayaan para pejabat negara yang diduga tidak wajar.
Les mer »