KLHK bakal mengawasi pelaku usaha yang melakukan upaya pengendalian sedimentasi laut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Via detikbali_
Foto: Wakil Menteri LHK Alue Dohong di Pantai Sindu, Denpasar, Sabtu . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakal mengawasi pelaku usaha yang melakukan upaya pengendalian sedimentasi laut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong.
"Kan harus ada izin lingkungannya. Kalau itu dilakukan oleh pelaku usaha, dia harus melalui serangkaian perizinan termasuk perizinan lingkungan," ungkap Dohong di Pantai Sindu, Denpasar, Sabtu .Saat ditanya soal ekspor pasir laut bisa mempengaruhi habitat hewan laut, Dohong mengatakan bisa jika melihat dari Peraturan Pemerintah yang diterbitkan. Menurutnya, peruntukan sedimentasi laut itu dapat digunakan untuk mendukung konstruksi dalam negeri dan kebutuhan material dalam negeri juga.
Sebagai informasi, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Izin ini terbit setelah pada 2003 atau 20 tahun setelah ekspor pasir laut dilarang. Ekspor pasir saat ini diatur dalam Perpres No 26 Tahun 2023, Bab IV, Pasal 9 Nomor 2 huruf b, tentang pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut.
"Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis di aturan pasal 9 2 huruf d, dikutip detikFinance, Senin .
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Wamen: Rakernis Ditjen PSKP hasilkan empat poin atasi pertanahanWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni menyebutkan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen ...
Les mer »
4 Poin Hasil dari Rakernis Ditjen PSKP Dibongkar Wamen ATRWakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni menyebutkan, bahwa Rapat Kerja Teknis (Rakerni
Les mer »
Lima Unit Pembangkit PLN di NTT Raih Penghargaan Proper Biru KLHK 2023Lima unit PLTU milik PLN NTT raih penghargaan proper biru 2023 dari KLHK. PLN juga menyediakan dana Rp 11,23 miliar untuk bangun listrik di lima desa terpencil di NTT. Nusantara AdadiKompas
Les mer »
KLHK Tekankan Pentingnya Upaya Komprehensif Atasi SampahKLHK menekankan perlunya dilakukan berbagai upaya komprehensif dari hulu sampai hilir dalam rangka menuntaskan permasalahan sampah di Indonesia.
Les mer »
KLHK tegaskan ritel harus ikut tanggung jawab atasi sampah plastikKLHK terus tegaskan bahwa ritel harus ikut bertanggung jawab bersama pemerintah dalam mengatasi sampah plastik yang telah menjadi salah satu masalah besar bagi lingkungan.
Les mer »
Peringati Hari Lingkungan Hidup 2023, KLHK Lakukan Uji Emisi Akbar dan Kenalkan Si UmiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkenalkan sistem Aplikasi Uji Emisi Terpadu yang disingkat Si Umi. Aplikasi ini akan mendukung kegiatan uji emisi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.
Les mer »