Peserta sarasehan sepakat menolak RPP yang tengah disusun ini karena pasal-pasal terkait tembakau yang tertuang di dalamnya mencerminkan diskriminasi terhadap ekosistem tembakau.
KAMAR Dagang dan Industri Jawa Timur menggelar Sarasehan Nasional bersama sejumlah asosiasi pertembakauan serta perwakilan pemerintah untuk menyikapi pembahasan draf Rancangan Peraturan Pemerintah , yang merupakan turunan Undang-Undang Kesehatan nomon 17 tahun 2023.
“Proses penyusunan kebijakan tembakau semestinya dilakukan dengan selaras dan dalam kerangka meningkatkan investasi dan industrialisasi. Industri Hasil Tembakau adalah industri yang meliputi hulu sampai hilir, yang saat ini kondisinya sudah menurun. Kondisi ini akan diperburuk dengan aturan zat adiktif tembakau pada RPP yang berdampak pada seluruh ekosistem rokok, petani, industri, pedagang, bahkan hingga industri periklanan,” ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, yang hadir pada acara itu, mengatakan sesuai amanat Pasal 152 UU Kesehatan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, draf RPP sudah memberi pengaturan tersendiri yang ruang lingkupnya melampaui kewenangan , karena beberapa pasal di dalamnya, terlebih yang terkait tembakau bertabrakan dan melebar dari apa yang diatur di dalam UU.
“Tembakau adalah produk legal, sehingga pengaturannya seharusnya disamakan dengan produk legal. Saat ini, draf peraturan yang disusun sudah sangat restriktif, dan ini hanya akan mematikan ekosistem tembakau yang saat ini sudah terus dalam kondisi menyusut,” ucapnya. “Dengan restriktifnya peraturan yang saat ini tengah disusun, pemerintah perlu menyadari hal itu akan merusak keseimbangan yang ada. Sangat mungkin upaya pengendalian konsumsi produk tembakau yang ingin dicapai malah tidak berjalan efektif, namun malah akan mendukung maraknya peredaran rokok illegal yang saat ini sudah cukup tinggi ” tambahnya.
Nirwala juga mengatakan, sebelum menciptakan peraturan baru, seperti RPP terkait zat adiktif produk tembakau ini, sebaiknya dipertanyakan mengenai aturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu PP 109 tahun 2012.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
SIG gelar 'retailer gathering' terkait Hari Pelanggan Nasional di SoloBUMN PT Persero Semen Indonesia Tbk (SIG) menyelenggarakan "retailer gathering&39; bersama pelanggan untuk wilayah Solo Raya dalam rangka ...
Les mer »
Misi China untuk ASEAN gelar perayaan Hari Nasional China ke-74Menjelang Peringatan Ke 74 Hari Nasional Republik Rakyat China yang jatuh pada 1 Oktober mendatang, Misi China untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ...
Les mer »
Persiapan Munas II, Wirausaha Muda Nusantara Gelar Gathering Nasionalirausaha Muda Nusantara atau dikenal WIMNUS sedang mempersiapkan pergantian kepengurusan baru periode 2023-2028.
Les mer »
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Gelar Rakorwas di Kepulauan Bangka BelitungPerkuat Ketahanan Pangan Nasional, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Gelar Rakorwas di Kepulauan Bangka Belitung
Les mer »
Jamnas Mahasiswa Bela Negara di UPNVY, Tumbuhkan Semangat Membangun IndonesiaUniversitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta (UPNVY) menggelar Jambore Nasional Mahasiswa Bela Negara 2023.
Les mer »
Sarasehan membingkai aksara nusantara dan dunia digelar di SurabayaSarasehan sekaligus pameran bertema "Membingkai Aksara Nusantara dan Dunia" sebagai bagian dari upaya melestarikan aksara bakal digelar di Balai ...
Les mer »