Kata PPP dan Demokrat soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Norge Nyheter Nyheter

Kata PPP dan Demokrat soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 63%

Partai Demokrat: MK telah mengambil kewenangan pemerintah dan DPR saat mengabulkan uji materi Undang-Undang KPK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ia menggugat batas umur calon pimpinan KPK serta memohon agar adanya penyetaraan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga eksekutif lainnya.“Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan dilihat di YouTube MK, Kamis, 25 Mei 2023.

“Setelah putusan MK tersebut, kami juga mendapat aspirasi kalangan masyarakat sipil yang menilai Putusan MK itu seharusnya untuk komisioner KPK periode mendatang,” kata dia.Demokrat: MK menambah kewenangan sendiriDi sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut MK telah menambah kewenangannya sendiri dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Menurut dia, pengabulan judicial review atau uji materi itu berpotensi menjadi ancaman terhadap demokrasi.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

KPK: Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Selama 5 Tahun Sudah SahKPK: Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Selama 5 Tahun Sudah SahMenurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat, sama dengan Undang-Undang
Les mer »

Ada Aksi Pengibaran Bendera Pelangi, Legislator: Perlu Undang-Undang Anti-LGBT |Republika OnlineAda Aksi Pengibaran Bendera Pelangi, Legislator: Perlu Undang-Undang Anti-LGBT |Republika OnlineAnggota DPRD menilai peraturan daerah tidak mampu menangani persoalan LGBT
Les mer »

Aborsi dalam RUU Kesehatan Dinilai Berpihak pada Korban Kekerasan SeksualAborsi dalam RUU Kesehatan Dinilai Berpihak pada Korban Kekerasan SeksualPERUBAHAN aturan terkait aborsi pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dinilai dapat berpihak korban kekerasan seksual.
Les mer »

KPK Sita Rp1,5 M dari Staf Partai Demokrat Terkait Korupsi Ricky Ham PagawakKPK Sita Rp1,5 M dari Staf Partai Demokrat Terkait Korupsi Ricky Ham PagawakKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan uang senilai Rp1,5 Miliar dari salah satu Staff DPP Partai Demokrat terkait kasus korupsi Ricky Ham Pagawak.
Les mer »

Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Demokrat Sebut MK Menambah Kewenangan SendiriPartai Demokrat: Mahkamah Konstitusi (MK) telah menambah kewenangannya sendiri dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK.
Les mer »

Selain Pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi juga Perpanjang Masa Kerja Dewas KPKMahkamah Konstitusi tidak hanya memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, namun juga Dewan Pengawas lembaga antirasuah tersebut.
Les mer »



Render Time: 2025-03-11 05:26:35