Kemendagri minta seluruh Pemda memastikan non ASN jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, PALEMBANG - Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak konstitusional bagi seluruh pekerjaan Indonesia, demikian ditegaskan Sekretaris Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan.
Dalam sambutannya Horas menyatakan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja guna menjamin keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi saat sedang bekerja. Horas memandang perlu upaya bersama dari Pemerintah Pusat yang didukung oleh seluruh Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi pelaksanaan Inpres 2 tahun 2021 yang juga sejalan dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Khusus bagi Pemda yang telah menganggarkan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam APBD-P tahun anggaran 2023 dan tahun yang akan datang, wajib segera melakukan pendaftaran kepesertaan dan penyesuaian pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir Horas menekankan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah agar segera memfasilitasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kemendagri Desak Pemda Maksimalkan APBD karena Realisasi di Bawah TargetSekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menyebut, rata-rata realisasi pendapatan dan belanja pemda di seluruh wilayah Indonesia belum capai target.
Les mer »
Sekjen Kemendagri: ASN harus netral pada Pemilu 2024Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam menghadapi Pemilu ...
Les mer »
Uji Publik RUU ASN, Pemerintah Fokus Transformasi Manajemen ASNUji Publik RUU ASN di Semarang, Pemerintah Fokus Transformasi Manajemen ASN dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Les mer »
Cegah Kecelakaan Lagi, Kemenhub Minta Pemda Ikut Amankan Perlintasan SebidangPenanganan perlintasan sebidang merupakan prioritas Kemenhub. Tujuannya, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi operasional kendaraan, baik kereta api, maupun yang lainnya.
Les mer »
Hadiri Rakernas Apdesi, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Dorong Percepatan Serapan APBDes untuk Pembangunan DesaDirektur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Universitas Jambi, Muaro Jambi, Rabu (26/7/2023).
Les mer »