Kemenkumham Maluku Utara Usulkan 752 Napi Dapat Remisi di HUT Kemerdekaan TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara , mengusulkan sebanyak 752 narapidana tersebar di kabupaten/kota mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman 17 Agustus tahun 2023.Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Malut, Lili, menyatakan, dari jumlah tersebut napi kasus tindak pidana umum sebanyak 611 orang sementara untuk tindak pidana khusus sebanyak 141 orang terdiri dari 34 orang kasus korupsi dan 107 orang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
'Sehingga, mereka yang berhak memperoleh remisi karena syarat - syarat telah dipenuhi seperti berkelakuan baik dalam waktu remisi berjalan, telah menjalani pidana minimal 6 bulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari ulang tahun Proklamasi 17 Agustus 2023,' katanya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pengeroyokan Remaja di Jakut Dipicu Pelaku Cemburu Pacarnya Dihubungi KorbanARH (20), pelaku utama pengeroyokan seorang remaja asal Jakut, DR (15), ditangkap polisi. Ia cemburu karena pacarnya dihubungi oleh korban lewat media sosial.
Les mer »
Rencana Amandemen UUD, DPD Usul Presiden Dipilih oleh MPRDPD usulkan presiden kembali dipilih MPR jika amandemen UUD 1945 dilakukan
Les mer »
Kemenkumham Goes To Campus di Sorong Sosialisasi KUHP BaruSosialisasi di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Victory Sorong, Kamis (10/08/2023), Wakil Menteri Hukum dan Ham RI, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan,
Les mer »
Respons Heru Budi soal DPRD DKI Usulkan Hak Angket Buntut ITF Sunter DisetopADnggota DPRD DKI Jakarta menilai Heru Budi melanggar regulasi usai menyetop proyek ITF Sunter.
Les mer »
HEADLINE: MPR Akan Usulkan Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Darurat, Skenarionya?Wacana amandemen UUD 1945 kembali bergulir. MPR RI membuka wacana amandemen UUD 1945 terkait penundaan Pemilu di masa darurat.
Les mer »
Amarta Karya Usulkan Proposal Perdamaian PKPU, Begini Skema PembayarannyaBadan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Amarta Karya (Persero) mengusulkan proposal perdamaian dalam proses sidang penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU.
Les mer »