Pemerintah terus berupaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari kekayaan bangsa.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pun berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dikumpulkan dalam wadah Gugus Tugas Reforma Agraria .Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni mengatakan, landasan konstitusional yang ada sejauh ini sudah sangat mencukupi untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Hanya saja, kata dia, peraturan turunan dan operasionalisasinya menimbulkan konflik kepentingan.
Ia menyampaikan Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki melalukan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya, dengan merevisi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. 2 dari 2 halamanAturan Belum OptimalDirektur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN, Iskandar Syah menilai sejauh ini aturan yang sudah ada belum optimal dalam mendaftarkan tanah ulayat.
Untuk itu, sebagai upaya awal mendaftarkan tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN membuat beberapa pilot project terkait masyarakat hukum adat di beberapa daerah dengan menggandeng sejumlah universitas.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pakar hukum: Penegakan hukum bukan untuk menindas tapi menyejahterakanPakar hukum pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Umi Rozah menilai penegakan hukum dilakukan bukan untuk menindas, tapi ditujukan untuk ...
Les mer »
Pelayanan Tanah Akhir Pekan Berjalan Baik, Kementerian ATR/BPN Minta Warga Tak Ragukan Progam PTSLWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru, Sabtu (5/8/2023).
Les mer »
Bernegara Hukum secara Sehat dan BermaknaFundamental hukum itu tidak terletak pada bahan hukum (legal stuff), sistem hukum, hukum positif, tetapi pada perilaku manusia. Sungguh, tak elok jiwa bangsa yang sakit, cinta harta, terus dibiarkan sebagai gaya hidup. Opini AdadiKompas
Les mer »
Pakar Hukum Pidana Sebut Penerapan Pasal 340 KUHP untuk Pembunuh Mahasiswa UI sudah TepatPenerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pada kasus pembunuhan seorang mahasiswa UI sudah tepat.
Les mer »