Menurut data Bawaslu, ungkap Agus, dalam rentang waktu 2020-2021 di mana saat itu digelar Pilkada di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034. Dari jumlah pelanggaran itu, 1.373 ASN di antaranya diberi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Liputan6.com, Jakarta - Sistem politik di Indonesia masih membuka celah melibatkan keberpihakan aparatur sipil negara dalam Pemilu. ASN pada akhirnya terjebak dalam politik balas budi atau politik balas dendam.
"Kita sudah memasuki tahun politik dan puncaknya tahun depan, itu ada 548 Pilkada dan Pileg serta Pilpres. Potensi kegaduhan akan berlipat ganda. Sekarang jika diikuti media sosial, istilah cebong, kadrun itu masih ada. Dan jika terus berlanjut, itu membahayakan," imbuhnya."Sebab jika tidak akan mempengaruhi pelayanan publik ke depannya. Hal itu salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila, di mana kita masih kerap berpotensi terpecah karena politik," kata dia.
Politikus reformasi yang juga Sekjen Partai Gelora Mahfudz Sidiq menyampaikan, dalam konteks membangun peradaban, ada siklus 100 tahun, di mana selama 78 tahun Indonesia Merdeka, kita masih memiliki sisa waktu 22 tahun dari sekarang untuk menuntaskan perjalanan besar sejarah 100 tahun. 2 dari 2 halamanTiga Tantangan PancasilaMenurutnya ada tiga tantangan pokok yang dihadapi ideologi Pancasila. Pertama, tantangan untuk mengeliminasi kontradiksi sikap, perilaku, dan tindakan terhadap ajaran Pancasila. Misal, perilaku koruptif, LGBT, dan liberalisasi budaya.
Pemerhati isu strategis nasional dan global Prof. Dubes Imron Cotan berpendapat, Pancasila sudah diuji oleh berbagai benturan ideologi seperti ekstrem kiri dan ekstrem kanan, bahkan ideologi liberal, dan Pancasila berhasil yudisium, lulus dengan summa cumlaude.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tolak Politik Identitas, Muhammadiyah: Mari Kedepankan Politik Objektif dan RasionalKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pihaknya menolak politik identitas di Pemilu Serentak 2024.
Les mer »
Peneliti Ungkap Penyebab Partai Islam Sulit Bersaing di PemiluPeneliti politik BRIN mengungkapkan tiga alasan partai politik Islam cenderung kalah bersaing dari partai politik nasionalis di Pemilu.
Les mer »
Campuri Politik Dalam Negeri, Kongres Peru Tetapkan Presiden Meksiko |em|Persona Non Grata|/em| |Republika OnlineStatus Persona Non Grata diberikan sebuah negara kepada orang yang tidak diinginkan.
Les mer »
Polarisasi Masyarakat dan Politik Identitas Jadi Tantangan Besar dalam Pemilu 2024Seusai mengadakan pertemuan di Jakarta, Kamis (25/5), para pemimpin dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyampaikan sejumlah pesan penting terkait Pemilu 2024. Kedua organisasi tersebut sepakat bahwa isu polarisasi masyarakat dan praktik politik...
Les mer »
PTUN Jayapura Tolak Gugatan, Plt Bupati Mimika Berhak Mutasi ASNPTUN Jayapura menyatakan gugatan Mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Mimika dan Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika tidak dapat diterima.
Les mer »
3 Tahun Tidak Masuk Kerja, Seorang ASN di Maros Sulsel Tetap Terima GajiASN golongan II yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Maros, Sulsel 3 tahun tak masuk kerja namun tetap menerima gaji.
Les mer »