Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Persatuan Perangkat Desa RI Purbalinga saat kunjungan hari ke-21 di Dapil Jawa Tengah VII saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu . ANTARA/HO-MPRJakarta -
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024."Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah."Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya.
Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
UU Pemilu Terbaru 2021 atau 2023? Simak Penetapan Peraturan dan Setiap PasalnyaUndang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.
Les mer »
Kenaikan Pajak Hiburan Bikin Resah, Bamsoet Dorong Pemerintah Kaji UlangBambang Soesatyo mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan pajak terhadap industri hiburan.
Les mer »
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2969-regulasi-batasi-hasrat-presidenREGULASI selalu terlambat mengantisipasi perkembangan zaman Undang-Undang Nomor 72017 tentang Pemilu termasuk regulasi yang tidak mampu menjangkau realitas politik terkini
Les mer »
Korea Selatan resmi larang perdagangan daging anjing, bagaimana di Indonesia?Penyembelihan dan penjualan anjing untuk dikonsumsi dagingnya resmi dilarang di Korea Selatan setelah parlemen negara itu mengesahkan sebuah undang-undang baru. Bagaimana di Indonesia?
Les mer »
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3365-mengembalikan-energi-melawan-korupsiKondisi itu semakin diperparah ketika Presiden Joko Widodo menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang membuat lembaga ini berada di bawah kekuasaan presiden.
Les mer »