Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum (PAM) Jaya segera menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Liputan6.com, Jakarta - Dia ingin masalah laporan keuangan itu dibenahi secara menyeluruh dengan cara digitalisasi, transaksi hingga inventarisasi aset.
"Makanya tadi kita dorong untuk mereka segera membuat satu perencanaan digitalisasi transaksi dan aset sehingga ini akan semakin menekan peluang terjadinya kesalahan yang mengakibatkan adanya temuan BPK," kata Ismail dalam keterangan resmi, Rabu . Kemudian pertimbangan ketiga, pencatatan transaksi hasil kerja sama PAM Jaya dengan pihak swasta di rekening penampungan per 31 Desember 2022 senilai Rp790,58 miliar tak disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian, saldo dana Rp48,42 miliar belum jelas hak dan kewajibannya.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengakui kelemahan sistem pengarsipan yang membuat sebagian aset mereka tidak tercatat dengan pembukuan yang baik. Dia mengatakan, temuan BPK itu menjadi cambuk bagi perbaikan tata kelola aset perusahaan PAM Jaya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
DPRD DKI Minta Pemprov Segera Naikkan Gaji PJLP Jadi Rp 4,9 JutaKomisi A DPRD mengingatkan Pemprov DKI untuk segera menaikkan gaji PJLP, karena seharusnya sudah dinaikkan.
Les mer »
Dewan Usul BPKP dan Kejati DKI Audit Keuangan PAM Jaya |Republika OnlineGilbert menyoroti temuan aset tetap milik PAM Jaya yang nominalnya tak wajar, Rp 40.
Les mer »
PAM Jaya Bentuk Tim Khusus Penataan Aset Milik Perusahaan, setelah Opini 'Disclaimer' BPKPAM Jaya Bentuk Tim Khusus Penataan Aset Milik Perusahaan, setelah Opini 'Disclaimer' BPK TempoMetro
Les mer »
Anggota DPRD DKI Jakarta Keluhkan Penerimaan Gaji Kerap TerlambatAnggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karyatin Subiantoro mengeluhkan perihal pembayaran gajinya sebagai anggota dewan yang sering terlambat setiap bulannya.
Les mer »
DPRD DKI Soroti Belanja Hibah Tak Ideal: Kita Harus Selektif, Anggaran Kita TerbatasWakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua menyoroti anggaran hibah yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Les mer »
Proyek Ancol Bermasalah, Ombudsman Sarankan DPRD DKI Panggil 3 Pihak IniOmbudsman telah menyimpulkan bahwa terdapat malaadministrasi yang dilakukan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol.
Les mer »