Polemik seragam SMA/SMK mahal di sejumlah sekolah di Jawa Timur (Jatim) tampaknya belum selesai.
Hearing yang digelar di ruang rapat Komisi E DPRD Jatim pada Senin, 31 Juli 2023, terkait mahalnya harga seragam sekolah untuk siswa baru di beberapa SMA/SMK di Jatim. – Polemik seragam SMA/SMK mahal di sejumlah sekolah di Jawa Timur tampaknya belum selesai. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa melakukan upaya penganggaran untuk menjawab keresahan masyarakat dengan memberikan kain seragam gratis pada tahun ajaran 2024-2025.
Menurut Mathur, tidak ada salahnya jika gubernur Jatim mengambil kebijakan untuk menjawab keresahan masyarakat dengan menyediakan seragam gratis dibiayai APBD Jatim.Advertisement
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kepala Dindik Jatim-Kepsek SMA SMK Wajib Jadi Orang Tua Asuh Siswa Tak MampuDinas Pendidikan Jatim memiliki program menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan pendidikan jenjang SMA SMK.
Les mer »
Polemik Kekosongan Bangku SMK hingga Seragam Mahal di Jatim Harus DiselesaikanTak hanya seragam, banyaknya bangku sekolah kosong menjadi masalah yang dibahas oleh DPRD Jawa Timur dan dinas terkait. Harapannya, hal ini tidak mengganggu kualitas pendidikan di Jatim. Nusantara AdadiKompas
Les mer »
Pengamat Sarankan Ganjar Pilih Ridwan Kamil atau Khofifah Jadi Cawapres'Harus diakui berdasarkan riset kami, Ganjar tertinggal dengan Prabowo di Jawa Barat dan Jawa Timur,' katanya.
Les mer »
Penetapan Tersangka Kabasarnas Tuai Polemik, KPK: Alat Bukti Sudah Cukup!Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan penetapan Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas sudah melewati tahapan yang cukup.
Les mer »
Polemik Kasus Kabasarnas, Permintaan Maaf KPK Dianggap Merusak SistemKoalisi masyarakat sipil menilai permintaan maaf dari KPK dalam polemik kasus Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi justru merusak sistem.
Les mer »