Komisi II DPR Segera Gelar Rapat Revisi PKPU Bahas Pasal Keterwakilan Perempuan

DPR akan membahas revisi PKPU terkait pasal keterwakilan perempuan

KOMISI II DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Rapat tersebut akan digelar Rabu di ruang rapat Komisi II DPR Jakarta.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan dalam rapat tersebut akan membahas banyak hal sesuai dinamika dan perkembangan yang ada khususnya terkait Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. “Ini akan kami bahas besok akan rapat dengan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP juga dengan pemerintah,” ungkapnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa . Besok sambungnya yang akan menjadi fokus utama yakni revisi tentang keterlibatan perempuan berpolitik sedikitnya 30% yang hingga kini masih menjadi polemik tentang pembulatan perhitungannya.

Sebelumnya dalam salah satu klausul PKPU diamanatkan pembulatan sesuai hitungan matematika murni yang berpotensi mengurangi porsi ruang keterlibatan perempuan dalam berpolitik. Kebijakan ini pun menuai banyak kritikan bahkan DPR dan penyelenggara pemilu dinilai mengalami kemunduran dalam berdemokrasi.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Komisi X DPR Dukung Sikap Berani Jujur Guru ASN Husein di Pangandaran, JabarGuru Husein Ali Rafsanjani (HAR) mengaku diintimidasi dan diancam karena melaporkan pungli. Mengetahui peristiwa tersebut, Fikri menyampaikan keprihatinan atas kasus tersebut.
Les mer »

Komisi III DPR Dukung Kebijakan Kejagung Langsung Copot Jaksa Nakal - Jawa Pos"Jika ada jaksa yang melakukan pemerasan sudah sepatutnya dicopot. Karena yang bersangkutan melanggar UU tentang Kejaksaan," tegas Santoso.
Les mer »

Rapat Koordinasi Rampung, Pemerintah Segera Serahkan DIM RUU PPRT ke DPRPemerintah segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT ke DPR.
Les mer »

Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT Bersama DPRPenyelesaian DIM oleh pemerintah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pembentukan UU PPRT
Les mer »

Gerak Cepat Menteri Jokowi Kebut RUU PRT, Langsung Disahkan?Pemerintah dan DPR segera bahas kelanjutan RUU PRT.
Les mer »

Marak Jual Beli Bayi dengan Modus Adopsi, DPR Minta Proses Adopsi Anak DipermudahAnggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta pemerintah mempermudah dan menyederhanakan tahapan proses adopsi anak.
Les mer »