Anggota DPR RI Intan Fauzi menyatakan Komisi VI DPR siap mengawal implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ...
Jakarta - Anggota DPR RI Intan Fauzi menyatakan Komisi VI DPR siap mengawal implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya.
"Kita ketahui bersama, tahun 2024 merupakan APBN terakhir Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Kami dari Komisi VI DPR mendorong, mengawal, dan sekaligus mengawasi kementerian/lembaga agar mengakselerasi setiap program kerja dengan tepat," katanya di Jakarta, Jumat. Dia menegaskan RAPBN 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, sekaligus menjawab tantangan, mendukung agenda pembangunan, dan kesejahteraan secara optimal.
"Akhirnya semua itu akan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan melindungi daya beli masyarakat," jelasnya. Ia menyoroti rencana pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Utamanya upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, iklim berusaha, dan mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Komisi VI DPR Nilai RAPBN dan Nota Keuangan Jokowi Bisa Berjalan Mulus Jika Dieksekusi dengan TepatPidato Jokowi mengenai RAPBN 2024 beserta Nota Keuangan dinilai bisa berjalan mulus jika kementerian dan lembaga dapat mengeksekusi dengan tepat.
Les mer »
Ini Rincian 64 Undang-Undang yang Sudah Dihasilkan DPR sejak 2019Sebanyak 64 undang-undang telah selesai dibahas di DPR bersama pemerintah melalui alat kelengkapan dewan sejak 2019.
Les mer »
Anggota DPR: Target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2024 sangat optimistisAnggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan memandang target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan target-target lainnya yang ingin dicapai pemerintah dalam ...
Les mer »
Alasan Harus Ada Upacara Penurunan Bendera, Ternyata Diatur Undang-UndangUpacara Penurunan Bendera ternyata penting untuk dilakukan hingga diatur dalam perundang-undangan.
Les mer »
Wakil Ketua Komisi II DPR Minta Isu Penundaan Pemilu Tak Lagi DimunculkanWakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan, penyelenggara Pemilu tetap mengikuti ketentuan UUD 1945 dan perundang-undangan saat menghadapi kemungkinan pemilihan umum tertunda karena situasi darurat.
Les mer »
Polusi Udara Jakarta Makin Parah, Komisi IV DPR akan Bentuk PanjaPolusi udara kota Jakarta sudah semakin tidak sehat. Karena itu, anggota Komisi IV akan turun tangan untuk membentuk panitia kerja (Panja).
Les mer »