Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tangani Kualitas Udara Buruk Disesuaikan Kondisi Daerah

Kualitas udara memburuk dinilai tidak hanya terjadi di Jakarta.

Menurut dia berdasarkan situs pemantau udara IQAir, Selasa 16 Agustus 2023, urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah Kalimantan Barat, kadar Particulate Matter 2,5 sebesar 191 ug/m3, kemudian Tangerang Selatan , Kota Serang , Kota Tangerang , Jambi , Bandung , dan urutan ke tujuh Kota Jakarta . Ia mengatakan, pemerintah sudah seharusnya perhatian pada penanganan polusi ini karena sudah begitu menyebar ke berbagai wilayah dan sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Sartono juga meminta agar persoalan polusi dan lingkungan menjadi perhatian serius. Jika tidak, persoalan serupa akan terus terjadi di waktu yang akan datang. Menurut dia, yang juga harus diperhatikan adalah beberapa sektor yang berkontribusi cukup besar pada persoalan polusi, di antaranya industri, PLTU, transportasi, kehutanan, dan lain-lain.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Anggota Komisi VII: Polusi udara menyebar di berbagai daerahAnggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, kualitas udara buruk saat ini bukan hanya terjadi di Jakarta, namun telah menyebar di berbagai daerah di ...
Les mer »

Anggota Komisi VII: Polusi Menyebar ke Berbagai Daerah, Harus Cepat DiatasiPemerintah harus concern pada penanganan polusi ini. Terlebih, karena sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Les mer »

Polusi Udara Jakarta Makin Parah, Komisi IV DPR akan Bentuk PanjaPolusi udara kota Jakarta sudah semakin tidak sehat. Karena itu, anggota Komisi IV akan turun tangan untuk membentuk panitia kerja (Panja).
Les mer »

Jamin Kualitas, Pesona Prima 7 Rajamandala Laris Diburu KonsumenKreasi Prima Land menjamin kualitas proyek rumah subsidi yang dikembangkan dengan 18 standar kualitas.
Les mer »

Komisi II DPR Turut Sebarluaskan PTSL Agar Masyarakat Terima Manfaat Tanah BersertifikatPimpinan Komisi II DPR turut menyebarluaskan PTSL agar masyarakat menerima manfaat tanah bersertifikat
Les mer »

Pimpinan Komisi X DPR Ungkap Alasan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia akan DievaluasiWakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengungkapkan alasan pihaknya akan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan Indonesia
Les mer »