Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendukung eksplorasi dan produksi migas di Tanah Air.
Sugeng menyebut sektor migas memiliki peran krusial bagi bangsa Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, migas juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, baik berupa pajak maupun non pajak.
Ia menjelaskan revisi UU tersebut nantinya bakal mengatur perubahan kelembagaan pengelolaan migas di hulu. Setelah revisi Undang-Undang Migas rampung, pemerintah akan membentuk Badan Usaha Khusus sebagai pengganti SKK Migas. Selanjutnya, melalui revisi UU Migas, pihaknya juga akan menyiapkan Badan Usaha Khusus yang bertugas mengelola pembiayaan hulu migas. Sehingga diharapkan ada skema keuangan untuk mendukung pembiayaan eksplorasi, dan pengembangan yang lainnya."Ini yang menjadi concern kami, bagaimana membuat UU dan turunannya menjadi peraturan yang memberi kepastian hukum dan kepastian yang baik. Lalu Undang-undang ini juga adaptif terhadap NZE.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Komisi II DPR RI-pemerintah sepakati revisi UU IKN dibawa ke paripurnaKomisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dibawa ke rapat paripurna dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, ...
Les mer »
Komisi II DPR Setujui Revisi UU IKN Dibawa ke ParipurnaMAYORITAS fraksi setuju dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II dengan pemerintah.
Les mer »
SKK Migas Kemungkinan Besar Bakal Dibubarkan, Ini Alasannya..Komisi VII DPR mengungkapkan bahwa saat ini status kelembagaan SKK Migas hanya bersifat sementara
Les mer »
Revisi UU DKI Jakarta Jadi Kebutuhan Mendesak, DPR: Secara De Jure Kita Punya Ibu Kota Dua, Jakarta dan NusantaraMenurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, UU IKN kekinian telah disempurnakan lewat revisi.
Les mer »
Revisi UU IKN Disetujui Komisi II, Pemerintah Diminta Perhatikan Hak MasyarakatSebanyak delapan fraksi dari sembilan fraksi di DPR setuju revisi UU IKN akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni Rapat Paripurna DPR.
Les mer »
Revisi UU IKN Disetujui Komisi II, Hak Masyarakat agar DiperhatikanSebanyak delapan fraksi dari sembilan fraksi di DPR setuju revisi UU IKN akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni Rapat Paripurna DPR.
Les mer »