Komisi VIII DPR RI Minta Lapor Jika Ada KBIHU Nakal

Pemberangkatan jamaah haji juga menjadi perhatian DPR RI.

Dewan meminta agar masyarakat tak ragu untuk melaporkan jika ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau Penyedia travel umrah dan haji yang nakal.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Laksdya TNI Moekhlas Sidik. “Kami mendorong kepada masyarakat setelah kami buka Permasalahan ibdah haji yang notabenenya bergandengan dengan ibadah umrah, mohon kami dilapori ,” katanya saat menghadiri acara bimbingan manasik haji masal bagi jamaah haji Kabupaten Probolinggo, di Ruang Madakaripura lantai lima Kantor Bupati Probolinggo, Jumat sore.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

jawapos /  🏆 35. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Anggota Komisi II DPR minta pemerintah evaluasi seleksi PPPK Teknis'Banyak keluhan yang disampaikan oleh peserta ujian yang gagal dalam tes Seleksi Kompetensi PPPK Teknis 2022 karena passing grade (batas nilai minimal harus dipenuhi) yang tinggi sehingga banyak sekali formasi yang terancam tidak terisi,' ujar Guspardi.
Les mer »

Komisi X DPR: Kesejahteraan Guru-Dosen Berkorelasi dengan Kualitas Mutu Pendidikan |Republika OnlinePemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen yang belum memadai.
Les mer »

Dari Laba Jumbo Hingga Cetak Sejarah Dividen BUMN, Erick Thohir Tuai Pujian dari Komisi VI DPRNasim Khan mengaku bangga kepada Erick Thohir yang siap membagikan dividen BUMN kepada negara sebesar Rp80,2 triliun tahun ini.
Les mer »

Komisi X DPR: Tak Sedikit Dosen yang Upahnya di Bawah UMR |Republika OnlinePersoalan kesejahteraan membuat pendidikan selalu diposisikan di tempat yang rendah.
Les mer »

DPR Wanti-wanti, Satgas TPPU Rp 349 T Harus IndependenKomisi XI DPR mendukung dibentuknya Satgas TPPU untuk mengusut tuntas polemik transaksi janggal Rp 349 triliun.
Les mer »

DPR Minta Pemerintah Jelaskan Kondisi Covid-19 Saat IniKetua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah menjelaskan seberapa bahaya Covid-19 saat ini mengingat terjadinya lonjakan kasus. - Halaman 1
Les mer »