Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pagu anggaran definitif untuk Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tahun anggaran 2024 ...
Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando menjelaskan rincian pagu anggaran Perpusnas RI berdasarkan fungsi, yakni fungsi pendidikan sebesar Rp463.740.424.000 atau setara 63,89 persen, dan fungsi pelayanan umum sebesar Rp262.089.770.000 atau setara 36,11 persen.Kemudian, berdasarkan sumber dana, dari rupiah murni sebesar Rp725.342.731.000 atau 99,93 persen, sedangkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp487.463.000 atau 0,07 persen.
000 setara 67,09 persen, kemudian belanja modal Rp90.779.141.000 atau setara 12,51 persen.“Komposisi pagu anggaran per unit kerja, pada Deputi Bidang pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi sebesar Rp144.797.381.000 atau 19,95 persen,” ujar Syarif.Ia melanjutkan, pada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan alokasi anggaran sebesar Rp275.326.305.000 atau 37,93 persen, dan pada Sekretariat Utama sebesar Rp231.233.498.000 atau 31,86 persen.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Komisi II DPR Tunggu KPU Jelaskan Usulan Memajukan Waktu Pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024Komisi II DPR menunggu kesiapan KPU untuk menjelaskan usulan memajukan waktu pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024 menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023.
Les mer »
Minta Restu Komisi XI DPR, Sri Mulyani: PMN untuk 3 BUMN Dicairkan Awal 2024Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan penyertaan modal negara (PMN) untuk tiga BUMN akan dicairkan pada awal tahun 2024 atau triwulan I-2024.
Les mer »
Komisi V DPR setujui anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024Komisi V DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 menjadi Rp147,3 ...
Les mer »
- Kantor Kemenko di IKN Kelar Agustus 2024, Komisi II: Gedung DPR Belum TersentuhAnggota Komisi II DPR minta pemerintah percepat pembangunan di IKN, termasuk gedung DPR dan kantor kementerian selain kantor Kemenko.
Les mer »
KPK Respons Usul Periksa Capres Cawapres: Tak Bisa Ujug-ujugKPK respons usulan Komisi III DPR agar seluruh capres cawapres diperiksa menjelang Pilpres 2024.
Les mer »
Ketua Komisi II DPR Usul Revisi UU Pemilu soal Batas Usia Capres Cawapres Diserahkan ke DPRKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar perubahan undang-undang yang mengatur batas minimal usia capres cawapres itu diserahkan kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang.
Les mer »