Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) tidak menjawab masalah polusi udara di ...
Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan saat berbicara dalam konferensi pers Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 tahun 2023 dan launching Klinik HAM di Jakarta, 24 Agustus 2023. ANTARA/Hendri Sukma Indrawan.
Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan dalam acara konferensi pers "Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 tahun 2023 dan launching Klinik HAM" di Jakarta, Kamis siang. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah penekanan terhadap tingkat emisi yang cukup tinggi di Jakarta. Salah satu langkah lainnya yang bisa diambil adalah membangun ruang terbuka hijau yang cukup untuk menyaring udara Jakarta.
Hari juga menyebut sektor-sektor industri di sekeliling Jakarta harus dikontrol dan memberikan hukuman bagi pabrik yang melakukan pencemaran.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi Udara"Langkah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," kata Hari.
Les mer »
WFH Bulan Solusi untuk Polusi, Komnas HAM Singgung Efek Kemudahan Kredit MotorKomisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai kebijakan Pemprov DKI tentang WFH atau bekerja dari rumah bukan solusi jitu untuk menekan polusi udara di Jaka...
Les mer »
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Atasi Polusi Udara: ASN 50 Persen WFH dan Larangan Bawa KendaraanPemprov DKI Jakarta menegaskan, ASN yang bekerja dari rumah akan dipantau secara ketat dan yang melanggar akan diberi sanksi.
Les mer »
Pj Gubernur DKI pantau kebijakan WFH ASN lewat panggilan videoPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memantau kebijakan bekerja dari rumah (work from home/ WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) ...
Les mer »
Pengusaha Tuding WFH Sebagai Kebijakan ReaktifSekitar 50 persen pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta untuk jenis pekerjaan tertentu sudah mulai bekerja di rumah atau working from home sebagai bagian dari upaya mengatasi polusi udara. Guna memaksimalkan upaya mengurangi polusi, pihak swasta juga diimbau mengambil langkah serupa....
Les mer »
Kebijakan WFH Bagi 50 Persen ASN belum Tunjukkan Dampak SignifikanPada 23 Agustus 2023, kualitas udara Jakarta berada di peringkat keempat terburuk di dunia, setelah Dubai, Kuwait, dan Baghdad.
Les mer »