'Sikap pemerintah harus netral, itu yang disebut dengan kewajiban pemerintah dalam bentuk menghormati hak-hak warga negara,' kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar Sultanul Arifin.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur soal apakah orang Shalat Id berbeda dengan pemerintah atau sama dengan pemerintah," kata dia menegaskan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar Helmi mengatakan bagi masyarakat khususnya umat muslim yang ingin melaksanakan Shalat Id, disarankan mengikuti ketetapan pemerintah.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Status Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM: Keamanan Warga Sipil Harus DijaminStatus Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM: Keamanan Warga Sipil Harus Dijamin TempoNasional
Les mer »
Ada Kontak Senjata KKB Papua dan TNI, Komnas HAM: Harus Ada Jaminan Keselamatan Warga SipilKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro meminta jajaran TNI bersama Polri memberikan jaminan keselamatan bagi para warga sipil di Papua.
Les mer »
TNI Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM Ingatkan soal Prinsip Kehati-hatianKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons peningkatan status operasi TNI menjadi siaga tempur di daerah tertentu di Papua.
Les mer »
Komnas HAM Desak TPNPB-OPM Bebaskan Pilot Susi Air karena Tak Ada Kaitannya dengan Persoalan PapuaKomnas HAM mendesak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) segera membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Marthens.
Les mer »
Komnas HAM Ingatkan Hal Ini Soal Operasi Siaga Tempur di PapuaKomnas HAM Papua menanggapi status siaga tempur yang diberlakukan saat operasi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB.
Les mer »
Panglima TNI Terapkan Status Siaga Tempur di Papua, Apa Kata Amnesty International, Komnas HAM dan KontraS?Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan keputusan Panglima TNI soal status siaga tempur di Papua.
Les mer »