Dari penggledahan itu, KPK mendapati dokumen dan alat elektronik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan munculnya upaya penghalangan penyidikan dari kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Peristiwa tersebut terjadi ketika penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi menyangkut perkara ini.
Ali menjelaskan, pihak yang dimaksudnya merekomendasi agar barang bukti dalam perkara korupsi ini dilenyapkan. Ia menjamin KPK menolak tegas saran itu. "Kami ingatkan adanya ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tipikor berkenaan tindakan menghalangi proses penyidikan dimaksud dan kami pun dapat tegas menerapkannya," ujar Ali.
Perkara ini menjerat Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika Sony Setiadi.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Sidang Praperadilan Lukas Enembe Dimulai Telat 4 Jam dari JadwalKeterlambatan tersebut akibat dari menunggu pihak KPK menghadiri sidang.
Les mer »
KPK Klaim OTT Bupati Meranti, Wakot Bandung, dan Kemenhub Bukan Pengalihan Isu Brigjen EndarKPK menilai penyuara isu tersebut justru pihak yang tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan.
Les mer »
Brigjen Endar Priantoro Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Dua Pejabat KPK Lainnya ke OmbudsmanBrigjen Endar Priantoro laporkan Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen KPK Cahya Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Ombudsman Senin (17/04/2023)
Les mer »
BW Sebut Kasus Formula E akan Dipakai untuk Alihan Isu Kebocoran Dokumen KPKBW Sebut Kasus Formula E akan Dipakai untuk Alihan Isu Kebocoran Dokumen KPK TempoNasional
Les mer »
BW Sebut Kasus Formula E akan Dipakai untuk Alihkan Isu Kebocoran Dokumen KPKBW Sebut Kasus Formula E akan Dipakai untuk Alihkan Isu Kebocoran Dokumen KPK TempoNasional
Les mer »