KPK cegah 4 orang ke luar negeri terkait kasus Bupati nonaktif Meranti

Sebanyak tiga orang dari kalangan swasta dan satu orang aparatur sipil negara (ASN) dicegah ke luar negeri terkait kasus Bupati nonaktif Meranti.

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi, pemotongan anggaran, dan pemberian suap yang melibatkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil .Empat nama tersebut, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, telah ajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sejak 27 April 2023 untuk waktu 6 bulan ke depan.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

antaranews /  🏆 6. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

KPK periksa dua saksi terkait kasus Bupati MerantiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan korupsi, pemotongan anggaran, dan pemberian suap yang melibatkan Bupati ...
Les mer »

KPK periksa pejabat BPK Riau dalami kasus bupati nonaktif MerantiKPK memeriksa Kepala Subauditorat Riau II BPK Perwakilan Provinsi Riau Ruslan Ependi dan Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Riau Odipong Sep terkait kasus Bupati Meranti.
Les mer »

KPK Cegah Pengacara Lukas dan Tiga Orang Lain Ke Luar NegeriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap empat orang terkait kasus mantan Gubernur Papua Lukas Enembe
Les mer »

Gaya Mewah Bupati Lebak Jadi Sorotan Setelah Bupati Pandeglang, Tenteng Tas Louis Vuitton Seharga Rp41 JutaBaik gaya hidup mewah Bupati Lebak maupun Bupati Pandeglang dinilai kontras dengan kondisi di kedua wilayah tersebut, di mana masih banyak jalan rusak.
Les mer »

Berikut Komentar KPK Tentang Denny Indrayana yang Menyebut Jokowi Manfaatkan KPKWAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku tidak ambil pusing terkait pernyataan Denny Indrayana
Les mer »

Ketua Komisi I DPR: Kekerasan oleh KKB Perlu Sikap Tegas Segera!Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menyoroti tajam aksi kekerasan KKB di Papua. Dia meminta pemerintah tak setengah hati menangani aksi kekerasan KKB itu.
Les mer »