KPKmencatat bahwa tingkat pelaporan harta kekayaan dari kementerian sudah mencapai 99 persen secara rata-rata pada saat batas akhir untuk periode 2022.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemeberantasan Korupsi mencatat bahwa hampir seluruh kementerian telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Persentase kementerian yang lapor LHKPN mencapai 99 persen untuk periode 2022.
Kendati demikian, berdasarkan data pelaporan LHKPN yang dihimpun KPK, tingkat pelaporan pada tujuh kementerian tercatat belum mencapai 100 persen. Direktorat LHKPN KPK mencatat tingkat pelaporan Komisi Kepolisian Nasional merupakan yang terendah yakni 44,44 persen. Kemudian, Lembaga Penyiaran TVRI 48,08 persen; Komisi Pengawas Persaingan Usaha 51,52 persen; Sekretariat Kabinet 65,81 persen; Badan Nasional Penanggulangan Bencana 67,17 persen; dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 73,11 persen.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana Diduga Terima Suap Proyek Bandung Smart City Rp 924,6 Juta!Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut, dugaan penerimaan suap Yana Mulyana dimulai bulan Agustus 2022.
Les mer »
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Terjaring OTT KPK, Ini Arti, Dasar Kewenangan, dan Teknik OTT KPKWali Kota Bandung Yana Mulyana menambah daftar panjang pejabat yang terjaring OTT KPK. Apa itu OTT KPK?
Les mer »
Cuaca Indonesia Hari Ini Sabtu 15 April 2023, Mayoritas Daerah Diguyur Hujan Siang NantiCuaca cerah berawan mendominasi langit di sebagian kota-kota besar di Indonesia, pada Sabtu (15/4/2023) pagi.
Les mer »
Survei: Mayoritas Milenial Papua Bangga kepada JokowiLembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengadakan survei dengan responden kelompok milineal di Papua. Hasilnya, menunjukkan kaum milenial Papua makin mencintai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama karena keberpihakan Presiden Jokowi terhadap kaum muda Papua.
Les mer »
938 Pengaduan THR Masuk Kemnaker, Mayoritas soal Tidak DibayarkanPosko THR Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 938 pengaduan. Paling banyak soal THR tidak dibayarkan 468 pengaduan.
Les mer »
Hasil Riset Big Data: Mayoritas Netizen Dukung Sistem Pemilu Proporsional TerbukaMayoritas netizen mendukung sistem pemilu proposional terbuka daripada sistem pemilu tertutup. Hal itu merupakan hasil riset big data yang bersumber dari Kazee...
Les mer »