KPK: Ada sekitar 10.685 wajib lapor belum menyampaikan laporan kekayaan (LHKPN) mereka hingga saat ini.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong penyelenggara negara yang termasuk wajib lapor untuk segera melaporkan LHKPN mereka. Juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan ada sekitar 10.685 wajib lapor belum menyampaikan laporan kekayaan mereka hingga saat ini.“Kami juga mengimbau kepada 10.
253 wajib lapor,” kata Ipi.Ipi menjelaskan tingkat pelaporan di lembaga yudikatif mencapai 98,6 persen. Ia mengatakan jumlah tersebut dihimpun dari total 18.635 wajib lapor di lembaga yudikatif. “Sejumlah 18.371 telah menyampaikannya, atau sebesar 98,6 persen,” ujar dia.Pada jajaran lembaga legislatif baik pusat maupun daerah, Ipi mengatakan tingkat pelaporannya adalah sebesar 88 persen. Ia menyebut ada sekitar 2.403 wajib lapor yang belum melaksanakan kewajibannya. “Dari 20.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Batas Akhir LHKPN, KPK Sebut Masih Ada 10.685 Pejabat Negara Belum Lapor KekayaanKPK menyatakan, penyampaian LHKPN ini sebagai bentuk akuntabilitas penyelengara negara dan wajib lapor dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya.
Les mer »
KPK: 10.685 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPNPihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, 10.685 penyelenggara negara belum mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2022. Nasional KPK
Les mer »
Ronald Worotikan Jadi Plt Direktur Penyelidikan KPK Gantikan Brigjen EndarPimpinan KPK menunjuk Koorsup KPK Ronald Worotikan jadi Plt Direktur Penyelidikan KPK, menggantikan sementara Brigjen Endar yang dikembalikan ke Polri.
Les mer »
Kejanggalan Kekayaan Rafael Alun Terlihat dari LHKPN-nyaKPK menyebut kejanggalan kekayaan Rafael Alun Trisambodo terlihat dari LHKPN miliknya dari 2011.
Les mer »
KPK Sebut 10.685 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta KekayaannyaKPK mencatat sebanyak 10.685 penyelenggara negara belum menyetor LHKPN periode 2022, mengacu pada data LHKPN yang diterima KPK per 31 Maret 2023.
Les mer »
Permintaan Perpanjangan Masa Jabatan Endar Priantoro Tak Diterima di KPKKPK menolak permintaan polri terkait perpanjangan masa jabatan Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan KPK.
Les mer »