KPU buka suara soal tudingan ICW yang menyebut terdapat pasal di dalam Peraturan KPU yang memudahkan mantan terpidana korupsi maju sebagai bacaleg Pemilu 2024. Sindonews news .
"Itu bukan ngarang-ngarang KPU dan bukan penyelundupan pasal karena sesungguhnya ketentuan itu kami ambil dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi," kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu .Ia menegaskan, bacaleg yang boleh maju Pemilu 2024 ialah seorang mantan terpidana bukan seorang mantan narapidana. Sebab, kata dia, mantan terpidana sudah menjalani hukumannya di penjara dan telah dinyatakan bebas murni.
Ia menuturkan aturan itu sebelumnya memang ada, salah satu syarat mendafatar bacaleg ialah tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap, yang ancamannya lima tahun atau lebih. Akan tetapi setelah adanya Judicial Review ke MK, aturan itu berubah. "Nah kemudian pernah ada JR, yang kemudian di kabulkan oleh MK dan sudah diadopsi UU pemilu bahwa pada intinya kalau ada orang pernah kena pidana berdasarkan putusan pengadilan tetap dengan ancaman lima tahun atau lebih tetap bisa mencalonkan dengan syarat harus menyampaikan pada publik bahwa dia pernah menjadi mantan terpidana," tuturnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Indikasi Manipulasi Peraturan KPUBanyak kejanggalan dalam penyusunan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Nama lembaga masyarakat sipil dicatut. KoranTempo
Les mer »
ICW Desak KPU Batalkan 2 Aturan yang Loloskan Mantan Koruptor Nyaleg sebelum Penuhi Jeda 5 TahunICW mendesak KPU untuk membatalkan aturan yang meloloskan mantan koruptor bisa ikut nyaleg sebelum penuhi jeda 5 tahun.
Les mer »
Kehadiran Polisi RW, KPU Sebut Bisa Jaga Ketertiban Masyarakat Jelang Pemilu 2024 | merdeka.comMenurutnya, kehadiran Polisi RW bisa menjaga ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2024 nanti. Sehingga dapat menciptakan kondusifitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat.
Les mer »
Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan tak kunjung direvisi, ‘KPU lebih tunduk pada partai politik dibanding aspirasi publik’ - BBC News IndonesiaKeberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan karena lembaga ini belum menepati janjinya untuk merevisi peraturan soal keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.
Les mer »
Kenaikan Suara Survei PAN Harus Dibaca Lebih Optimistis |Republika OnlineSelama ini suara pemilu PAN jauh lebih besar dibanding hasil survei
Les mer »
Kenapa Aturan KPU Merugikan Caleg PerempuanKPU harus merevisi aturan yang merugikan caleg perempuan. Tak boleh ada karpet merah bagi partai yang gagal dalam kaderisasi. KoranTempo
Les mer »