KRPI Sebut RUU Kesehatan Berpotensi Pangkas Kewenangan Presiden |Republika Online

Norge Nyheter Nyheter

KRPI Sebut RUU Kesehatan Berpotensi Pangkas Kewenangan Presiden |Republika Online
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 63%

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak akan lagi bertanggungjawab ke Presiden.

Yakni Menteri Kesehatan untuk BPJS Kesehatan dan Menteri bidang Ketenagakerjaan untuk BPJS Ketenagakerjaan."Ini berpotensi memangkas wewenang Presiden. Berdasar Undang-Undang BPJS, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola iuran pekerja dan pemberi kerja harus berada di bawah Presiden.

Selain itu, pemerintah dan DPR perlu berkomitmen untuk tidak mengutak-atik dana amanah di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan."KRPI menilai adanya potensi dana amanah dalam pengelolaanya menjadi bermasalah. Kami khawatir dana amanah itu terindikasi seperti pada kasus ASABRI dan dana pensiun Taspen," kata Rieke.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Legislator: BPJS Kesehatan buka akses layanan kesehatan masyarakatLegislator: BPJS Kesehatan buka akses layanan kesehatan masyarakatAnggota Komisi IX DPR RI Sukamto mengatakan BPJS Kesehatan membuka akses kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf kesehatannya tanpa kesulitan ...
Les mer »

BPJS Ketenagakerjaan Akan Bangun Rumah Susun SewaBPJS Ketenagakerjaan Akan Bangun Rumah Susun SewaRADARSEMARANG.ID, SALATIGA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Ini guna meningkatkan produktivitas para pekerja. Salah satunya lewat penyediaan fasilitas pemukiman yang layak, terjangkau dan dekat d
Les mer »

RUU Kesehatan Berpotensi Pangkas Kewenangan PresidenRUU Kesehatan Berpotensi Pangkas Kewenangan PresidenKonfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menyatakan sikap tegas, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Utamanya, nasib tenaga kerja dibidang kesehatan (nakes), pemangkasan kewenangan presiden, serta ancaman penyalahgunaan dana amanah di BPJS Kesehatan sebesar Rp200 triliun dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp645 triliun.
Les mer »

Hukum BPJS Kesehatan dalam Islam Menurut Ustadz Khalid Basalamah: Zalim!Hukum BPJS Kesehatan dalam Islam Menurut Ustadz Khalid Basalamah: Zalim!Menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan wajib bagi setiap warga. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam.
Les mer »

BPJS Kesehatan Pastikan Masyarakat Kota Bengkulu Terjamin Program JKNBPJS Kesehatan Pastikan Masyarakat Kota Bengkulu Terjamin Program JKNKomitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya terus ditunjukkan, salah satunya dengan mendaftarkan masyarakat kurang...
Les mer »

Portabilitas JKN Buat Peserta BPJS Kesehatan Bisa Akses Layanan di Mana SajaPortabilitas JKN Buat Peserta BPJS Kesehatan Bisa Akses Layanan di Mana SajaProses layanan peserta JKN bisa dilakukan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili peserta saat ini.
Les mer »



Render Time: 2025-04-11 19:26:07