Gayus Lumbuun mengingatkan masalah penyitaan aset sangat sensitif karena berkaitan dengan persoalan HAM
WACANA RUU Perampasan Aset kembali menghangat seiring pernyataan Presiden Joko Widodo soal proses penerbitan RUU tersebut yang tidak kunjung selesai. Aturan perampasan aset sangat penting untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi. DPR dan kementerian terkait perlu segera merampungkan proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Harusnya penegak hukum yang melaksanakan perampasan asset seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, atau lembaga peradilan lain. PPATK tidak bisa menjadi lembaga yang merampas asset. PPATK sifatnya hanya menginformasikan hasil temuannya saja,” jelasnya.Dalam persoalan penyitaan aset ini, kata Gayus, harus mendapat izin pengadilan. Sementara PPATK hanya lembaga yang sifatnya bukan peradilan, dan berada di bawah presiden. PPATK bentuknya lembaga yang memberikan informasi.
Ditambahkan mantan anggota Komisi III DPR itu, bahwa naskah akademik dari RUU Perampasan Aset harus kuat, karena berkaitan dengan HAM.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Mantan Hakim Agung: Perampasan Aset Hanya Bisa Lewat Pengadilan |Republika OnlinePelaksana perampasan aset tidak bisa dilakukan PPATK
Les mer »
Anggota DPRD Sulsel Polisikan Wanita terkait Perampasan dan PemerasanAnggota DPRD Sulsel ini laporkan seorang wanita berinisial R ke polisi atas dugaan perampasan dan pemerasan. R awalnya merampas HP, lalu minta sejumlah uang.
Les mer »
Soal RUU Perampasan Aset, Mahfud sudah Komunikasi dengan Ketum ParpolPemerintah telah merampungkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Naskah RUU tersebut juga dipastikan akan segera di
Les mer »
Sinergi Pemerintah dan DPR Bentuk UU Perampasan Aset DinantiPemerintah dan DPR diharapkan serius menyelesaikan pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana sebagai salah satu lupaya untuk memberantas korupsi yang kini masih merajalela. Polhuk AdadiKompas
Les mer »
HNW Minta Pemerintah Fokus Substansi RUU Perampasan AsetWakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus hadirkan materi dan substansi RUU Perampasan Aset.
Les mer »
Draft RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Diserahkan Pemerintah, HNW: Jangan Gimmick MeluluHidayat Nur Wahid menyarankan agar Pemerintah tidak melulu membuat gimmick terkait RUU Perampasan Aset dan fokus menuntaskan draft-nya dan menyerahkan ke DPR.
Les mer »