Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyatakan perlu dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPR terkait rencana Kementerian Perdagangan ...
Perlunya pembahasan bersama dewan, agar kebijakan yang diputuskan tidak membebani petani sawit.
"Perlunya pembahasan bersama dewan, agar kebijakan yang diputuskan tidak membebani petani sawit," ujarnya melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu, menanggapi rencana peluncuran bursa komoditi CPO pada Juni 2023. Senada dengan itu, anggota Komisi VI DPR RI Firman Subagyo menilai pemerintah mesti hati-hati dalam membuat satu kebijakan terkait komoditas CPO yang akan dimasukkan dalam bursa.
“Nah pertanyaan, apakah kita siap tidak? Kalau tidak siap, ini akan menimbulkan persoalan baru, mengingat yang namanya CPO ini kan komoditas yang sangat strategis,” katanya lagi.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Santri Kembali Jadi Korban Kekerasan Seksual, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU TPKSPelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai akan lebih jera jika UU TPKS sudah bisa digunakan. Aturan teknisnya belum ada.
Les mer »
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kekeringan Usai BRIN Ingatkan Ancaman El NinoKetua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengantisipasi kekeringan sebagai dampak fenomena El Nino. - Halaman 1
Les mer »
Rencana Menteri Nadiem, Perekrutan Guru ASN Melalui |em|Marketplace|/em| dan Sikap DPR |Republika OnlineDPR meminta pemerintah tak gunakan penyebutan marketplace.
Les mer »
Didik Merasa Bingung dengan Putusan MK yang Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPKDidik Mukrianto merasa soal masa jabatan pimpinan KPK seharusnya bisa diserahkan kepada DPR dan pemerintah.
Les mer »
Indonesia dan Luksemburg Teken Perjanjian Pelayanan Angkutan UdaraPemerintah Indonesia dan Pemerintah Luksemburg menyepakati perjanjian pelayanan angkutan udara (Air Service Agreement atau ASA).
Les mer »
Ingatkan Dampak Putusan MK, Legislator: Hakim MK Juga Harusnya Jabat 5 Tahun |Republika OnlineMengingatkan dampak putusan MK, legislator sebut hakim juga harusnya jabat lima tahun
Les mer »