Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang ...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membubuhkan paraf dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik yang akan segera diajukan Pemerintah kepada DPR RI. ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan InvestasiJakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik diharapkan dapat menekan praktik korupsi yang merugikan negara.
"Ketika RUU ini nantinya berlaku, kita akan menyaksikan berbagai inovasi yang terus bermunculan, dan yang terutama, efisiensi dan transparansi akan menjadi kenyataan. Saya yakin bahwa praktik korupsi pun akan mengalami penurunan yang signifikan, sebab seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan dilaksanakan melalui platform e-Katalog yang menjunjung tinggi transparansi," kata Luhut dalam keterangan, di Jakarta, Senin.
Dengan diresmikannya RUU ini, negara akan merasakan beragam manfaat signifikan, termasuk peningkatan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta perusahaan besar, dengan pula membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Yang terpenting, kata Luhut, RUU ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi yang merugikan negara.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Jokowi Punya Data soal Arah Politik Semua Parpol, Mahfud Md: Itu Diatur Undang-UndangMahfud menegaskan bahwa Jokowi telah memiliki data intelijen tersebut sudah sejak lama.
Les mer »
Jokowi Ngaku Tahu Kondisi Parpol dari Intelijen, Mahfud MD: Itu Dibenarkan Undang-undangJokowi Punya Data Parpol dari Intelijen, Mahfud MD: Menteri Aja Punya, Presiden Lebih Lengkap lagi.
Les mer »
Wamenag Harapkan Revisi Undang-Undang Haji Disahkan 2024Kemenag harapkan revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat disahkan pada 2024 melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
Les mer »
Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Museum NasionalMuseum sementara ditutup karena di dalam banyak barang-barang bersejarah.
Les mer »