Mahfud MD telah membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, sebagai cara untuk mengatasi permasalahan hukum di Indonesia.
Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini menurutnya merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo, dan beranggotakan sejumlah tokoh ternama, seperti Najwa Shihab, Eros Djarot, Faisal Basri, serta pakar hukum ternama.Dilansir CNNIndonesia.com, Mahfud meneken Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum pada 23 Mei 2023 untun meresmikan pembentukan tim tersebut.
Tim tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam sebagai Ketua dan Menko Polhukam sebagai Pengarah.B. Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko PolhukamSekretaris: Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko PolhukamKetua: Harkristuti Harkrisnowo
Anggota: Imam Marsudi Staf Khusus Menko Bidang Polhukam Bidang Sosial Budaya, Maria SW Sumardjono, Faisal Basri, Sandrayati Moniaga, Abrar Saleng, Yance Arizona, Siti Maimunah, Eros Djarot, Hasbi Berliani.Sekretaris: Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HaAM Kemenko Polhukam
b. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tersangka Reklamasi Pantai Melasti Minta Perlindungan Hukum ke Mahfud MD dan KapolriTersangka reklamasi Pantai Melasti Made Sukalama minta perlindungan hukum ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Les mer »
Tim Likuidasi Wanaartha Minta Bantuan Mahfud MD Lakuin IniTim Likuidasi Wanaartha LIfe meminta bantuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud M.D.
Les mer »
MK Ingatkan Politik Uang Marak di Sistem Proporsional Terbuka, Ini Respons Tim Hukum DPR |Republika OnlineMaraknya politik uang menjadi kekurangan dari sistem proporsional terbuka di pemilu.
Les mer »
Tim Kuasa Hukum Tegaskan Denny Indrayana tak Langgar Kode Etik Advokat |Republika OnlineMK melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat terkait isu kebocoran putusan.
Les mer »
Digugat karena Komentari Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu, Mahfud MD Gugat Balik PerkomhanMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggugat balik Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan). Sindonews news .
Les mer »
Merasa Diusik, Mahfud MD: Saya Akan Gugat Balik Perkomhan Rp 5 Miliar!Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons gugatan dari Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN).
Les mer »